Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Moh. Rano Alfath menyatakan dukungan penuh partainya terhadap Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangan konstitusional untuk mengusulkan calon Wakil Presiden pengganti.
Rano memastikan PKB tidak akan menyodorkan kader internal dan menyerahkan penentuan nama sepenuhnya kepada Presiden.
“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa,” ujar Rano dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
- Tangkapan layar tvOne
Kendati tidak mengajukan kader sendiri, Rano mengungkapkan bahwa PKB memiliki pandangan mengenai figur yang dipandang cakap dalam membantu Presiden mengeksekusi berbagai agenda pemerintahan.
“Namun apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebagai bahan pertimbangan presiden, kami Partai Kebangkitan Bangsa menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan.”
Rano memaparkan bahwa sikap menghormati hak Presiden tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari guna memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diajukan Presiden.
Dengan demikian, hak mengusulkan dua calon sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara, sementara proses pemilihan dilakukan oleh MPR.
Aturan tersebut turut diperkuat melalui Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah, yang mengatur mekanisme pengajuan dua calon beserta kelengkapan syarat oleh Presiden untuk dipilih salah satunya oleh MPR.
“Presiden tentu memiliki pertimbangan mengenai figur yang dapat mendampingi beliau dan membantu pelaksanaan agenda pemerintahan. Pandangan PKB mengenai Pak Dasco kami tempatkan sebagai masukan. Penentuan dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” tegasnya.
Menurut Rano, pandangan PKB terhadap Sufmi Dasco didasari oleh rekam jejak pengalaman, kematangan berpolitik, serta kepiawaiannya menjadi jembatan komunikasi lintas kepentingan.




