Jakarta, CNBC Indonesia - Penerimaan negara dari cukai rokok elektrik atau Rokok Elektrik (REL) melesat dibandingkan tahun lalu tetapi melandai secara bulanan.
Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan cukai REL pada Oktober 2026 mencapai Rp 0,23 triliun. Angka ini melesat 21,06% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, dibandingkan dengan September 2026 atau secara bulanan nilainya turun 8%.
Secara keseluruhan, penerimaan cukai REL sepanjang Januari-Oktober 2026 mencapai Rp 2,84 triliun. Angka ini melonjak 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan penerimaan cukai rokok elektrik ini terjadi di tengah isu larangan vape.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menerbitkan fatwa haram rokok elektronik atau vape. Ketetapan ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada Jumat (6/11/2026).
Komisi Fatwa MUI menyebut dasar fatwa haram ini adalah karena efeknya terhadap kesehatan, lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan narkoba.
Sebelum fatwa ini keluar,Kapolri Suyudi Ario Seto telah meminta dukungan para ulama dan pengurus MUI untuk mengkaji kemungkinan penerbitan fatwa yang mengharamkan penggunaan vape secara menyeluruh di Indonesia.
Suyudi beralasan, vape atau rokok elektrik kini menjadi jalur baru peredaran narkotika berbentuk cair. Modus ini dinilai berbahaya karena sulit dibedakan dari produk vape biasa, baik dari segi bentuk maupun aromanya.
Sejak 1 Januari 2024, rokok elektrik resmi dikenakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sekaligus pajak rokok (piggyback taxes), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Produk ini berbasis cairan, padatan, atau bentuk lain yang dipanaskan menggunakan perangkat elektrik, berbeda dari rokok konvensional yang dibakar.




