JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi yang diajukan Nurhadi selaku mantan Sekretaris MA terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Putusan tersebut menegaskan proses hukum yang berjalan taat asas, dari pemenuhan aspek formil dan materiil.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan dengan putusan ini pihaknya akan segera mengeksekusi hukuman yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan.
"Selanjutnya, KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," kata Budi, Senin (16/11/2026).
Sebelumnya, Nurhadi tetap dihukum lima tahun penjara terkait penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini setelah MA menolak kasasi yang diajukan Nurhadi.
"Amar Putusan: Tolak Kasasi Penuntut Umum; Tolak Kasasi Terdakwa," tulis putusan yang termuat dalam laman MA yang dilihat pada Senin.
Putusan tersebut teregister dengan nomor 10010 K/PID.SUS/2026 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Soesilo, Anggota Majelis 1 Ansori, Anggota Majelis 2 Suradi, dan Panitera Pengganti Bayu Ruhul Azam pada Kamis 29 Oktober 2026.




