PADANG, KOMPAS — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat mengingatkan pemerintah agar tambang rakyat tidak menjadi jalan pintas melegalkan pertambangan emas tanpa izin atau PETI. Penegakan hukum terhadap para penjahat lingkungan harusnya jadi langkah prioritas.
Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Tommy Adam, Senin (16/11/2026), mengatakan, penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) sebagai langkah awal penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) tidak boleh semata-mata dipandang sebagai upaya melegalkan aktivitas tambang ilegal.
“Kebijakan ini mesti didiskusikan secara mendalam. Persoalan yang harus diurus dan menjadi prioritas hari ini adalah penegakan hukum dan tidak memberikan impunitas bagi penjahat lingkungan yang terus merusak alam,” kata Tommy.
Dari catatan Walhi Sumbar, kerusakan aktivitas PETI dengan menggunakan alat berat dan merkuri telah menimbulkan kerusakan ekologis di Sumbar. Lebih dari 10.000 hektar (ha) lahan dieksploitasi untuk tambang ilegal, baik di luar maupun di dalam kawasan hutan.
Terkait revisi Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2025 melalui Permen ESDM No 12/2026 dan usulan percepatan pengesahan dokumen pengelolaan lima blok WPR oleh Pemprov Sumbar, Walhi Sumbar memandang proses ini harus dikawal secara serius dan transparan.
Langkah-langkah tersebut, kata Tommy, penting dilakukan karena regulasi terbaru memberikan ruang pengusulan WPR pada wilayah yang selama ini diusahakan masyarakat melalui aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi jalan pintas untuk melegalkan praktik pertambangan yang selama ini telah menimbulkan kerusakan ekologis, pencemaran sungai, konflik sosial, bahkan korban jiwa,” ujar Tommy.
Walhi Sumbar pun meminta pemerintah membuka secara transparan lokasi, koordinat, luasan, kajian lingkungan, serta status penguasaan lahan dari lima blok WPR yang diusulkan. “Masyarakat harus dilibatkan sejak awal, bukan sekadar menjadi objek sosialisasi setelah keputusan dibuat,” kata Tommy.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyurati Menteri ESDM agar dokumen pengelolaan lima blok WPR di Sumbar segera disahkan. Usulan percepatan ini seiring terbitnya Permen ESDM No 12/2026 pada 8 Oktober 2026 yang membuat langkah-langkah Pemprov Sumbar untuk menerbitkan IPR semakin terbuka.
Permen No 12/2026 mengatur tentang Perubahan atas Permen ESDM No 18/2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No 39/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
”Dengan diterbitkannya permen baru ini, dokumen pengelolaan WPR yang disusun tahun 2025 sudah bisa disahkan oleh Menteri ESDM,” kata Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, Minggu (15/11/2026).
Helmi mengatakan, secara keseluruhan Sumbar memiliki 121 blok WPR. Dari jumlah tersebut, lima blok sudah memiliki dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Kementerian ESDM. Kelima blok itu berada di Pasaman, Sijunjung, Dharmasraya, Solok, dan Solok Selatan.
”Kami sedang menunggu pengesahan dokumen pengelolaan WPR tersebut. Ketika dokumen pengelolaan WPR sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM, gubernur melalui Pemprov Sumbar sudah dapat melanjutkan proses penerbitan IPR,” ujar Helmi.
Helmi menambahkan, keberadaan IPR diharapkan dapat menekan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang marak di Sumbar. Masyarakat pun bisa melakukan aktivitas tambang secara legal dengan memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan.
”Kami harapkan aktivitas PETI bisa berkurang, meski tidak semuanya dapat dihentikan. Setidaknya bisa memberikan contoh baik kepada masyarakat untuk menambang secara legal,” kata Helmi.
Sejak awal tahun, berbagai pihak, termasuk anggota DPR, Andre Rosiade, mendorong izin pertambangan rakyat sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan PETI. Agar IPR dapat diterbitkan Pemprov Sumbar, dokumen pengelolaan WPR terlebih dahulu harus disahkan.
Andre Rosiade pada 18 Januari 2026 mengatakan, setelah dokumen pengelolaan WPR dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup disahkan, Gubernur Sumbar akan memperoleh kewenangan untuk menerbitkan IPR.
”IPR yang dijalankan koperasi bisa mendapatkan izin pengelolaan seluas 10 hektar, sedangkan yang dijalankan perorangan bisa mendapatkan 5 hektar,” kata Andre.





