Pasuruan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menyetujui rencana pinjaman daerah senilai Rp250 miliar dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung dewan. Anggaran pembiayaan yang bersumber dari pinjaman ini difokuskan secara eksklusif untuk merealisasikan proyek strategis pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi kelas C.
Kesepakatan bersama ini ditandai dengan penandatanganan keputusan pimpinan DPRD dan Bupati Pasuruan dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Kebijakan fiskal tersebut ditempuh sebagai solusi terukur guna mengatasi keterbatasan ruang anggaran daerah sekaligus menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah selatan.
“Dengan kemauan, tekad, dan komitmen yang tinggi dari kita semua, kita telah merampungkan pembahasan rencana pinjaman daerah sebagai bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam merespons kebutuhan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat.
Sebelum keputusan diambil, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan pembahasan mendalam terkait kapasitas fiskal dan urgensi pembangunan. Berdasarkan hasil pencermatan, alokasi awal pinjaman sebesar Rp363 miliar yang mencakup Pasar Wisata Cinggu dan Pemandian Alam Banyu Biru resmi dikeluarkan dari skema pinjaman.
Langkah penajaman tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang serta mematuhi ketentuan bahwa pengadaan alat kesehatan bukan komponen biaya konstruksi fisik gedung. Dengan demikian, plafon Rp250 miliar dialokasikan secara murni untuk pembangunan fisik gedung utama dan penunjang sebesar Rp246,25 miliar serta manajemen konstruksi senilai Rp3,75 miliar.
“Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan merencanakan alternatif pembiayaan pembangunan melalui skema pinjaman daerah pada tahun anggaran 2027,” kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto, saat membacakan laporan resmi.
Proyek pembangunan RSUD Purwodadi dirancang berdiri di atas lahan dengan spesifikasi bangunan seluas 28.475,49 meter persegi serta kapasitas mencapai 171 tempat tidur. Sementara itu, kebutuhan pengadaan alat kesehatan, furnitur, dan persiapan operasional senilai kurang lebih Rp193,14 miliar akan dipenuhi secara bertahap melalui APBD murni atau BLUD periode 2007 hingga 2032 dengan rata-rata Rp32 miliar per tahun.
Skema penarikan pinjaman dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap sesuai progres konstruksi fisik, yakni sebesar 24,93 persen pada tahun 2027 dan 75,07 persen pada tahun 2028. Adapun total kewajiban pengembalian selama tenor 10 tahun, dari 2027 hingga 2037, diproyeksikan mencapai Rp342,46 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tiga RSUD milik Pemkab Pasuruan.
“Badan Anggaran menyetujui pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar yang dikhususkan untuk pembangunan RSUD Purwodadi dengan tenor 10 tahun dan skema pengembalian yang bersumber dari SiLPA BLUD RSUD,” tegas Agus Suyanto dalam paparannya di hadapan peserta rapat paripurna.
Menanggapi persetujuan tersebut, Bupati Pasuruan menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras jajaran legislatif dalam meneliti dan membahas dokumen usulan pembiayaan daerah. Pihaknya menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit di wilayah selatan merupakan kebutuhan krusial yang sudah lama dinantikan oleh warga Kecamatan Purwodadi, Tutur, Purwosari, Wonorejo, dan Sukorejo.
Kehadiran fasilitas kesehatan baru ini dinilai sangat penting untuk memangkas jarak dan waktu tempuh rujukan medis yang selama ini harus diakses warga ke wilayah utara. Perhitungan rasio kemampuan pelunasan utang atau DSCR juga telah dikalkulasikan secara cermat agar tidak mengganggu jalannya belanja wajib maupun pelayanan dasar masyarakat lainnya.
“Proyek ini telah tertuang secara tegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan periode 2025-2029 sebagai salah satu program prioritas utama kita,” ungkap Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengelola dana pinjaman secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran sesuai dengan rekomendasi strategis yang diberikan oleh DPRD. Pengawasan berkala juga akan terus dilakukan guna memastikan seluruh tahapan konstruksi hingga operasional rumah sakit berjalan lancar tanpa membebani keuangan daerah di masa mendatang.
Keputusan strategis yang disahkan pada 16 November 2026 ini diharapkan menjadi tonggak sejarah baru dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih cepat, aman, dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Seluruh rangkaian rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama serta sesi foto bersama antara pimpinan dewan dan kepala daerah.
“Keputusan yang kita ambil hari ini tidak sekadar melahirkan sebuah warisan pembangunan, tetapi juga sebuah akses kesehatan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan,” pungkas Mas Rusdi. (ada/kun)




