JAKARTA, KOMPAS — Hingga Oktober 2026, jumlah kecelakaan di Jakarta dan sekitarnya mencapai 15.000 kejadian. Angka ini sudah melampaui jumlah kecelakaan sepanjang 2025. Kesadaran warga dalam menjaga keselamatan berlalu lintas sangat diperlukan agar jumlah kecelakaan, termasuk korban jiwa, dapat ditekan.
Wakil Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Adex Yudiswan mengatakan, saat ini jumlah kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Metro Jaya telah melampaui 25 juta unit. Sebagian besar di antaranya merupakan sepeda motor. “Dari jumlah tersebut, sebagian besar di antaranya adalah sepeda motor,” kata Adex, Senin (16/11/2026).
Adapun jumlah kecelakaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga Oktober 2026 telah mencapai 15.000 kejadian. Angka ini sudah melampaui jumlah kecelakaan sepanjang 2025 yang mencapai 13.184 kejadian.
Kecelakaan tersebut mengakibatkan 675 orang meninggal dunia. “Angka ini bukan sekadar data, karena di balik setiap korban ada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai,” ujar Adex.
Untuk mengurangi tingkat kecelakaan, sejumlah operasi akan digelar. Salah satunya Operasi Zebra Jaya 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 November hingga 29 November 2026.
Sebanyak 3.000 personel gabungan dikerahkan. Tidak hanya kepolisian, anggota TNI, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja juga dilibatkan dalam operasi tersebut. “Operasi ini diterapkan dengan cara yang edukatif, persuasif, dan humanis,” kata Adex.
Penindakan terutama dilakukan melalui sistem tilang elektronik atau ETLE, baik statis maupun mobile, serta teguran secara simpatik.
Menurut Adex, operasi semacam ini cukup efektif untuk menekan angka kecelakaan. Berkaca pada Operasi Zebra tahun lalu, jumlah kecelakaan disebut mampu ditekan hingga 24 persen.
“Kehadiran polisi di tengah masyarakat mampu meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Kehadiran kita bersama seluruh elemen—baik TNI, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder—harus kita pertahankan dan tingkatkan pada tahun ini,” ujar Adex.
Dalam operasi ini, petugas akan menyasar sejumlah pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, seperti melawan arus, menerobos lampu merah, menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak menggunakan helm berstandar SNI dan sabuk keselamatan, melebihi batas kecepatan, berboncengan lebih dari satu orang, menerobos jalur busway, serta menggunakan knalpot brong.
Selain penindakan yang humanis, Adex berharap petugas juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat. “Laksanakan sosialisasi secara masif ke sekolah, kampus, perusahaan, komunitas kendaraan, pengemudi ojek daring, dan angkutan umum, termasuk melalui media sosial,” katanya.
Menurut dia, yang paling dibutuhkan saat ini adalah terus menyampaikan pesan keselamatan, seperti menjaga jarak aman, tidak berkendara dalam kondisi mengantuk atau lelah, serta mengutamakan pejalan kaki.
“Polisi juga harus hadir di lokasi dan waktu yang dibutuhkan atau rawan. Perkuat kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja di jalur arteri, jalan tol, kawasan permukiman, serta pusat keramaian,” kata Adex.
Yang terpenting, lanjut Adex, polisi tidak boleh bersikap arogan dan tidak boleh melakukan pungutan liar dalam bentuk apa pun. “Ukuran keberhasilan kita bukan banyaknya penindakan, melainkan meningkatnya kepatuhan masyarakat dan menurunnya jumlah korban kecelakaan,” ucapnya.
Polisi juga harus menjadi teladan. Sebelum menertibkan masyarakat, aparat diminta menertibkan diri sendiri. Setiap anggota wajib tertib berlalu lintas, baik saat berdinas maupun di luar dinas. “Ingat, setiap sikap dan tindakan kita di lapangan disaksikan, bahkan direkam oleh masyarakat,” tegas Adex.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Firman Darmansyah mengimbau masyarakat Jakarta untuk tertib dan disiplin berlalu lintas. “Jangan hanya tertib saat ada operasi saja,” ucapnya.
Menurut dia, operasi ini digelar bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan meningkatkan kesadaran agar keselamatan selalu menjadi prioritas saat berkendara.
“Polisi hadir di tengah-tengah masyarakat bukan untuk memberikan ketakutan, tapi kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat,” ucapnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah berpendapat, agar kecelakaan dapat ditekan, aparat harus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran.
“Jika ada pengendara yang ugal-ugalan di jalan harus dihukum berat. Karena yang pelanggar lakukan sudah membahayakan, setidaknya bagi diri sendiri dan orang lain,” katanya.
Menurut dia, polisi seharusnya menilang dan menjatuhkan denda yang dapat memberikan efek jera. “Satu mobil perlu diberi denda antara Rp 5 juta dan Rp 10 juta. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera,” katanya.
Agar kejadian serupa tidak terulang, lanjut Trubus, polisi harus menegakkan aturan secara jelas dan tegas. Jika tidak, kecelakaan yang memakan korban akan terus terjadi. “Karena aturan dibuat untuk ditegakkan, bukan dipermainkan,” katanya.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, keselamatan jalan raya ditentukan oleh kesadaran, keterampilan, dan etika pengemudi. Maraknya kecelakaan akibat kelalaian manusia menjadikan sekolah mengemudi sebelum ujian untuk memperoleh surat izin mengemudi atau SIM sebagai kebutuhan mendesak.
Menurut Djoko, kebijakan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk menggeser cara pandang dari sekadar “bisa menyetir” menjadi “berkendara aman”.
Berdasarkan data Korlantas Polri 2026, lanjut Djoko, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan faktor manusia atau human error mencapai 61 persen, faktor jalan dan lingkungan 30 persen, dan faktor kendaraan 9 persen.
Faktor manusia menjadi penyebab dominan, seperti melebihi batas kecepatan, tidak menjaga jarak aman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, mengemudi dalam kondisi lelah atau mengantuk, melawan arus, berkendara di bawah umur, tidak memakai helm berstandar, serta kurangnya keterampilan berkendara.
Upaya menekan human error perlu dimulai dari kewajiban mengikuti sekolah mengemudi sebelum menempuh ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM).
“Sekolah mengemudi berperan sebagai fondasi utama untuk membentuk budaya keselamatan, etika berlalu lintas, serta pemahaman regulasi secara komprehensif,” kata Djoko.





