Jakarta, VIVA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menyepakati perubahan jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden untuk mengisi posisi yang kosong. Melalui Rapat Gabungan (Ragab), MPR memutuskan agenda tersebut digelar pada Rabu, 9 Desember 2026, atau mundur satu pekan dari jadwal semula.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, keputusan itu diambil setelah seluruh pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, serta anggota MPR mengikuti rapat gabungan pada Senin, 16 November 2026.
Rapat tersebut digelar setelah pimpinan MPR menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto sebagai tanggapan atas surat yang sebelumnya dikirimkan MPR.
"Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Rapat Gabungan tadi secara resmi telah menyetujui usulan tersebut, di mana Sidang Paripurna sekaligus pelantikan Wakil Presiden RI akan dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Desember 2026," ujar Muzani dalam pernyataan pers.
Sebelumnya, MPR telah menetapkan Sidang Paripurna untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, termasuk pemilihan dan pelantikan, pada 2 Desember 2026. Namun, Presiden mengajukan permohonan penyesuaian jadwal dengan alasan membutuhkan waktu untuk melakukan komunikasi dan pembahasan bersama partai-partai koalisi maupun pendukung.
Prabowo Diminta Serahkan Dua Nama Calon Wapres pada 25 NovemberDalam hasil Rapat Gabungan tersebut, MPR juga menyepakati tenggat waktu penyerahan dua nama calon Wakil Presiden dari Presiden, yakni paling lambat 25 November 2026.
Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR. Jumlah calon yang diserahkan wajib dua orang, bukan hanya satu nama.
"Mengenai jumlah calon yang akan diserahkan, kami sepakati bahwa tenggat waktu penyerahan nama dari Presiden adalah 25 November 2026. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, nama yang diserahkan wajib berjumlah 2 (dua) nama, tidak bisa hanya 1 (satu) nama," kata Muzani.
Sebelumnya, batas waktu penyerahan nama calon tersebut diperkirakan jatuh pada 18 November 2026, atau 14 hari sebelum jadwal pemilihan semula pada 2 Desember.
Namun, setelah jadwal Sidang Paripurna diundur menjadi 9 Desember, tenggat penyerahan dua nama calon juga disesuaikan menjadi 25 November 2026.
MPR Bentuk Tim Ad Hoc dan Tim VerifikasiUntuk mempersiapkan proses pemilihan Wakil Presiden, Rapat Gabungan MPR turut menyepakati pembentukan dua tim pendukung, yakni Tim Ad Hoc serta Tim Verifikasi dan Koordinasi.





