HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Raffi Ahmad menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,6 miliar yang melibatkan perusahaan miliknya, PT Rans Animasi Indonesia.
Temuan tersebut memunculkan perhatian publik, terutama karena Raffi Ahmad saat ini tidak hanya dikenal sebagai presenter, aktor, dan pengusaha, tetapi juga mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Sorotan terhadap proyek bernilai miliaran rupiah itu semakin menguat karena menyangkut hubungan antara aktivitas bisnis, kerja sama dengan instansi pemerintah, dan posisi seseorang yang memiliki jabatan di lingkungan pemerintahan.
Publik pun mempertanyakan bagaimana batas antara kepentingan profesional sebagai pekerja seni dan pengusaha dengan tanggung jawab etik sebagai pejabat publik harus ditempatkan.
Merespons berkembangnya persoalan tersebut, Raffi Ahmad akhirnya menyampaikan penjelasan secara terbuka melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @raffinagita1717, pada Senin, 16 November 2026.
Dalam video tersebut, suami Nagita Slavina itu memberikan penjelasan mengenai sejumlah kerja sama yang melibatkan dirinya maupun perusahaan miliknya dengan kementerian.
Raffi juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat sekaligus menegaskan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan apabila diperlukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Pernyataan tersebut menjadi respons atas keresahan masyarakat mengenai potensi persoalan etika dan transparansi ketika seorang pejabat publik masih memiliki aktivitas bisnis serta menerima pekerjaan profesional di luar tugas pemerintahan.
Raffi Ahmad Jelaskan Kerja Sama dengan Dua Kementerian
Dalam keterangannya, Raffi Ahmad menjelaskan bahwa terdapat beberapa kerja sama yang perlu dipahami berdasarkan waktu pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia secara khusus membedakan kerja sama yang berlangsung sebelum dirinya diangkat sebagai utusan khusus presiden dengan kerja sama yang terjadi ketika sudah menjabat sebagai pejabat publik.
Pembedaan waktu tersebut menjadi salah satu poin penting dalam penjelasannya karena status dan tanggung jawab seseorang tentu mengalami perubahan ketika mendapatkan amanah jabatan di pemerintahan.
Raffi menyebut kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai utusan khusus presiden.
Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terjadi ketika dirinya sudah mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
“Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelum saya menjadi utusan khusus presiden, serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi saat saya menjabat sebagai utusan khusus presiden,” kata Raffi Ahmad.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan profesional yang masih dijalankannya, termasuk aktivitas yang melibatkan perusahaan miliknya.
Raffi menegaskan bahwa video tersebut tidak dimaksudkan sebagai bantahan maupun pembelaan diri atas temuan yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, pernyataan itu merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjawab berbagai pertanyaan dan keresahan masyarakat yang berkembang belakangan ini.
Sampaikan Permintaan Maaf kepada Masyarakat
Selain memberikan penjelasan mengenai kerja sama dengan kementerian, Raffi Ahmad juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
Ia menyadari bahwa persoalan tersebut telah menimbulkan pertanyaan publik, terutama mengenai kepatutan aktivitas bisnis yang masih berkaitan dengan dirinya ketika sudah menduduki jabatan pemerintahan.
Permintaan maaf itu, menurut Raffi, merupakan bagian dari tanggung jawabnya dalam merespons situasi yang sedang berkembang.
“Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya menjawab keresahan publik dan melihat kondisi saat ini,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Raffi menyadari jabatan yang diembannya membawa konsekuensi lebih besar dibandingkan ketika dirinya hanya menjalankan aktivitas sebagai pekerja seni dan pengusaha.
Sebagai figur publik dengan jangkauan pengaruh yang luas, setiap aktivitas profesionalnya kini tidak hanya dinilai dari sisi bisnis, tetapi juga dari aspek kepatutan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.
Terlebih, ketika kerja sama yang melibatkan perusahaan miliknya berhubungan dengan instansi pemerintah dan menggunakan anggaran negara.
Tegaskan Terbuka terhadap Pemeriksaan Inspektorat, BPKP, dan BPK
Menanggapi temuan ICW mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,6 miliar, Raffi Ahmad juga menyatakan kesiapannya apabila kerja sama tersebut diperiksa oleh lembaga yang berwenang.
Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah.
Karena itu, dirinya tidak keberatan apabila inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Untuk transparansi dan akuntabilitas, kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing,” tegas Raffi.
Ia juga menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan kekurangan dalam prosedur pelaksanaan kerja sama.
“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari respons Raffi karena persoalan pengadaan jasa influencer tidak hanya berkaitan dengan nilai proyek, tetapi juga menyangkut proses pengadaan, mekanisme kerja sama, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Keterbukaan terhadap pemeriksaan diharapkan dapat memberikan ruang bagi lembaga pengawas untuk menilai apakah seluruh tahapan kerja sama telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, pernyataan kesediaan untuk diperiksa tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai proyek tersebut karena penilaian atas kepatuhan prosedur tetap membutuhkan pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Akui Sudah Konsultasi dengan KPK Sejak 2024
Hal lain yang turut disampaikan Raffi Ahmad dalam video tersebut adalah pengakuannya bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024.
Konsultasi itu dilakukan untuk membicarakan kelanjutan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni setelah mendapatkan jabatan sebagai utusan khusus presiden.
Raffi menyebut konsultasi tersebut mencakup aktivitas menerima endorsement dan berbagai bentuk kerja sama profesional lainnya.
Menurut penjelasannya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang selama ini menjadi bagian dari pekerjaannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku setelah dirinya masuk ke lingkungan pemerintahan.
“Pada tahun 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya. Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Pengakuan tersebut menjadi salah satu dasar yang disampaikan Raffi untuk menjelaskan mengapa dirinya masih menjalankan aktivitas profesional di luar tugas sebagai utusan khusus presiden.
Namun, konsultasi mengenai kelanjutan pekerjaan profesional secara umum tetap perlu dibedakan dari penilaian terhadap setiap transaksi atau kontrak tertentu.
Setiap kerja sama dengan instansi pemerintah memiliki konteks, mekanisme, dan ketentuan yang perlu dilihat secara tersendiri, termasuk mengenai potensi benturan kepentingan dan kepatuhan terhadap prosedur pengadaan.
Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian publik tidak hanya menyangkut boleh atau tidaknya seorang pejabat publik tetap bekerja sebagai pekerja seni, tetapi juga bagaimana setiap aktivitas tersebut dijalankan secara transparan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Sorotan Etika Pejabat Publik dan Kepercayaan Masyarakat
Raffi Ahmad juga mengakui bahwa jabatan yang saat ini diembannya membawa tanggung jawab yang lebih besar, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia menyadari bahwa etika dan kepatutan harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan, termasuk ketika berhadapan dengan aktivitas bisnis dan kerja sama profesional.
Kesadaran tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting dari persoalan yang tengah berkembang.
“Saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya. Karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” tutupnya.
Pernyataan Raffi Ahmad tersebut sekaligus menempatkan persoalan pengadaan jasa influencer senilai Rp14,6 miliar dalam pembahasan yang lebih luas mengenai batas antara kepentingan profesional dan tanggung jawab pejabat publik.
Di satu sisi, aktivitas sebagai pekerja seni, pengusaha, maupun influencer merupakan profesi yang telah lama dijalankan Raffi sebelum mendapatkan jabatan pemerintahan.
Namun, di sisi lain, jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden menuntut adanya standar etik, transparansi, serta kehati-hatian yang lebih tinggi dalam menjalankan setiap aktivitas profesional.
Karena itu, penjelasan mengenai konsultasi dengan KPK, kesediaan menjalani pemeriksaan, dan komitmen melakukan perbaikan prosedur menjadi bagian dari respons yang disampaikan Raffi kepada masyarakat.
Pada akhirnya, perhatian publik terhadap persoalan ini tidak hanya tertuju pada besarnya nilai pengadaan, tetapi juga pada pentingnya memastikan bahwa setiap kerja sama yang melibatkan anggaran negara berlangsung sesuai aturan, dapat diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Kepastian mengenai kepatuhan prosedur serta ada atau tidaknya persoalan dalam kerja sama tersebut tetap perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga berwenang, bukan semata-mata pada pernyataan pihak yang terlibat maupun temuan awal yang disampaikan kepada publik.





