Rencana pemerintah untuk memindahkan badak jawa alias badak bercula satu dari habitat alami terakhirnya di Taman Nasional Ujung Kulon mencuatkan spekulasi: akan adanya alih fungsi kawasan menjadi area pertambangan.
Kecurigaan tersebut berkembang karena wilayah sekitar taman nasional mengandung emas. Di dekat batas timur taman nasional, pernah ada operasi pertambangan emas selama lebih dari satu dekade. Anak usaha dari perusahaan milik negara PT Aneka Tambang Tbk, yaitu PT Cibaliung Sumberdaya alias CSD, melakukan operasi produksi di area seluas 1.340 hektare sejak 2010, dan mulai melakukan pascatambang pada 2021.
Penjelasan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energy Hashim Djojohadikusumo bahwa relokasi untuk menyelamatkan badak dari risiko bencana terkait Gunung Anak Krakatau tak membuat kecurigaan publik padam. Kini, lembaga-lembaga pegiat lingkungan meminta keterbukaan pemerintah.
Pengkampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Umi Marufah mempertanyakan urgensi dan dasar ilmiah untuk keputusan tersebut. Dia mengingatkan relokasi hewan harus dilakukan secara hati-hati. “Badak jawa telah lama hidup di kawasan tersebut dan mampu bertahan melewati berbagai dinamika alam, termasuk letusan besar Krakatau pada 1833,” kata Umi kepada Katadata, Senin (16/11).
Saat erupsi Gunung Anak Krakatau pada September lalu, Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) juga menyatakan badak di dalam kawasan konservasi aman dan tidak terdampak langsung oleh erupsi.
Umi mengatakan dirinya belum bisa memastikan soal dugaan rencana alih fungsi kawasan menjadi area pertambangan di balik relokasi badak. Yang jelas, kata dia, selagi berstatus kawasan konservasi memang tak ada peluang aktivitas pertambangan dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Sedangkan status kawasan konservasi disematkan karena keberadaan badak bercula satu di wilayah itu.
Sebagai informasi, populasi badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon tersisa 75-100 ekor.
Dalam laporan tahunan Antam 2021, dijelaskan bahwa PT CSD memasuki masa peascatambang seiring cadangan emas yang menipis. Namun, dalam laporan tahunan terbaru, terungkap bahwa berhentinya operasi produksi bukan karena cadangan habis, tapi izin usaha pertambangan (IUP) operasi yang dicabut pemerintah. Dan hingga kini, perusahaan masih mengupayakan pemulihan izin tersebut.
Menurut Laporan Tahunan Antam 2025, IUP PT CSD dicabut oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2022. PT CSD berhenti beroperasi pada Mei 2022 dan memulai aktivitas pascatambang pada Juni 2022. Namun, dalam laporan kuartal III 2026, perusahaan mengungkapkan masih adanya upaya untuk memulihkan IUP tersebut. "IUP dicabut dan perusahaan sedang dalam proses keberatan/pemulihan,' demikian catatan dalam kolom yang memuat daftar IUP Antam dan anak usahanya.
Sebelumnya, PT CSD beroperasi di area seluas 1.340 hektare di Cibaliung sesuai IUP operasi yang terbit lewat Surat Keputusan Bupati Pandeglang No. 541/118-BPPT/XI/2010 dan berlaku hingga Juli 2015. Izin tersebut diperpanjang hingga Juli 2025 melalui Keputusan Bupati Pandeglang No. 821. 13/Kep. 1351-BPPT/2014.
Sedangkan pencabutan IUP oleh pemerintah disebut merupakan hasil evaluasi Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi bentukan Presiden Joko Widodo. Pemerintah memutuskan untuk mencabut izin yang dianggap tidak aktif karena perusahaan tidak melaksanakan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB).
Bila merujuk pada beberapa studi, masih ada potensi cadangan emas di dalam maupun sekitar konsesi lama PT CSD. Dalam makalah ilmiah yang dibuat peneliti Universitas Padjajaran dan diterbitkan di buletin sumber daya geologi Kementerian ESDM pada 2020, disebutkan bahwa Cibaliung terletak di dalam Honje Igneous Complex yang merupakan kompleks pegunungan vulkanik yang memiliki dua urat kuarsa yang ekonomis untuk ditambang yaitu urat Cikoneng dan urat Cibitung.
Urat kuarsa di Cibaliung telah ditambang oleh PT CSD dan telah mencapai batas maksimal produksinya sehingga diperlukan cadangan baru. Dari hasil analisis struktur dan pergerakan sesar yang dikorelasikan dengan data mineralisasi dan alterasi, para peneliti menemukan 14 daerah prospek yakni Prospek Cikoneng-Cibitung, Prospek Cibengang, Prospek Rorah Kadal, Prospek Cikeni, Prospek Ramada, Prospek Mastar, Prospek Muara Cikeni, Prospek Cipatat, Prospek Ciburial, Prospek Cikamancing, Prospek Sompok Uara, Prospek Batulawang Utara, Prospek Cikarae-Cingenge, dan Prospek Ciparay.
"Dari beberapa prospek tersebut direkomendasikan untuk dilakukan ekplorasi lebih lanjut pada enam prospek, yakni Prospek Cibengang, Prospek Ramada, Prospek Cikoneng Barat, Prospek Cikamancing, Prospek Sompok Utara dan Prospek Batulawang Utara," demikian tertulis dalam makalah ilmiah tersebut.
Kemenhut Angkat Bicara Soal Dugaan Emas di Bawah Taman Nasional Ujung KulonSitus pemetaan potensi mineral dan batubara, Geological Resources of Indonesia Multiplatform (GeoRIMA), hanya mempublikasikan estimasi besaran sumber daya dan cadangan emas pada area konsesi. Dalam konteks Ujung Kulon, yaitu pada area kerja PT CSD.
Akan tetapi, ini bukan berarti tidak ada cadangan emas di luar area kerja PT CSD, termasuk di dalam taman nasional. Belum adanya publikasi soal perhitungan potensi emas di taman nasional karena statusnya sebagai kawasan konservasi.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan hanya memungkinkan dilakukan di hutan produksi dan hutan lindung. Artinya, pertambangan dilarang sepenuhnya pada kawasan konservasi seperti taman nasional.
“Pengelolaan Ujung Kulon tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan kehutanan dan konservasi beserta perubahannya,” ujar Ristianto.
Dia menambahkan, keberadaan mineralisasi emas di wilayah Cibaliung tidak otomatis membuktikan adanya cadangan emas di dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Karakteristik batuan juga belum cukup memastikan keberadaan maupun besaran cadangan emas.
Menurutnya, klaim cadangan emas harus disertai data yang dipertanggung jawabkan dan verifikasi perihal ini merupakan wewenang Badan Geologi Kementerian ESDM.




