Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan.
Usulan tersebut disampaikan Dedy dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Advertisement
“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy.
Pertama, pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Dedy mengusulkan agar penyadapan hanya dilakukan untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Kedua, larangan tegas penggunaan penyadapan di luar sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Dedy, penyadapan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Ketiga, penyadapan harus dilakukan atas perintah tertulis pimpinan dan memiliki batas waktu yang jelas. Khusus di lingkungan Intelkam, ia mengusulkan jangka waktu penyadapan selama satu bulan.
“Mekanisme dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan. Ada jangka waktunya, kalau di Intelkam ini jangka waktu satu bulan. Kemudian tercatat dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah,” jelas Dedy.




