Jika Dasco Jadi Wapres Banyak yang Cemburu, Pelengkap Saja

jpnn.com
5 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com - JAKARTA - Pergantian Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kekuatan politik di pemerintahannya.

Peneliti senior dari Citra Institute Efriza menilai dukungan mayoritas partai politik belum tentu membuat koalisi Prabowo sepenuhnya solid.

BACA JUGA: Apa Hebatnya Sufmi Dasco Sehingga Didukung Jadi Wapres?

Bahkan, dia memprediksi potensi gesekan antarpartai bisa makin terasa menjelang Pemilu 2029.

"Koalisi yang terlalu gemuk bukan berarti bebas konflik. Justru di dalamnya ada persaingan kepentingan, terutama untuk memperebutkan posisi strategis dan akses kekuasaan," kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (16/11).

BACA JUGA: Gibran Mundur dari Wapres, Sikap AHY Bikin Peta Politik Makin Menarik

Dia memperkirakan dinamika politik berpotensi makin memanas pada 2028 ketika sejumlah nama calon presiden dan wakil presiden mulai menguat.

Menurut Efriza, pergantian Gibran juga bisa menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk mempertegas lingkaran inti kekuasaannya.

BACA JUGA: Puan, AHY, Sultan B Najamudin, dan Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Bahkan, dia melihat kemungkinan adanya penataan ulang kabinet sebagai bagian dari konsolidasi politik.

"Pergantian wakil presiden bisa menjadi momentum konsolidasi. Prabowo bisa mempertegas siapa saja yang benar-benar menjadi bagian dari lingkaran inti pemerintahannya," ujarnya.

Efriza menilai apabila Dasco terpilih, koordinasi politik pemerintahan berpotensi lebih terkonsolidasi karena Gerindra menjadi pusat kekuatan utama alias dominan.

Partai-partai koalisi lainnya juga tidak perlu lagi berebut posisi wakil presiden.

Namun, dia mengingatkan dominasi Gerindra tetap berisiko menimbulkan banyak kecemburuan politik.

"Kalau Gerindra terlalu dominan, partai lain bisa merasa hanya menjadi pelengkap kekuasaan. Ini yang harus diantisipasi Prabowo," tuturnya.

Efriza menegaskan stabilitas pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan loyalitas elite dan kesepakatan politik. Kepercayaan publik tetap menjadi faktor penentu.

"Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk menjaga kenyamanan elite, tetapi justru kehilangan kepercayaan rakyat. Partai-partai koalisi juga bisa menjauh apabila pemerintah semakin tidak peka terhadap kepentingan publik," katanya. (kkp/jpnn)


Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Kenny Kurnia Putra


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kriteria DES Berubah, Sejumlah Saham Syariah Terancam Tersingkir
• 4 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Cegah Kebocoran Data dan Gangguan Layanan Publik, Pemprov Jateng Bentuk Forkomsanda
• 6 jam lalujpnn.com
thumb
Viral di TikTok, Lagu Stop The Wedding! Berasal dari Kisah Nyata Sang Penyanyi
• 7 jam lalutvonenews.com
thumb
IWL 2026/2027: Dewa United Women Siapkan Rotasi Pemain saat Hadapi Persita Women
• 5 jam lalubola.com
thumb
Heboh! Seorang Nenek Berendam di Sungai Bedadung Selama 2 Hari
• 19 jam laluokezone.com
Berhasil disimpan.