Jakarta: MPR menyepakati pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka pengisian kekosongan jabatan, pemilihan, hingga pelantikan Wakil Presiden digelar pada Rabu, 9 Desember 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat gabungan pimpinan MPR menyusul surat permohonan penjadwalan ulang dari Presiden Prabowo Subianto.
"Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Senin, 16 November 2026.
Baca Juga :
Rapat gabungan ini digelar setelah pimpinan MPR menerima surat balasan dari Presiden pada Senin pagi, 16 November 2026. Surat tersebut menanggapi keputusan rapat gabungan MPR sebelumnya yang menetapkan jadwal sidang paripurna pada 2 Desember 2026.
Mengacu pada jadwal awal tanggal 2 Desember, Presiden diwajibkan mengirimkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat pada 18 November 2026. Ketentuan ini merujuk pada aturan main konstitusi yang mensyaratkan pengajuan nama calon selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
"Karena konstitusi mengatakan bahwa, karena aturan main mengatakan bahwa selambat-lambatnya adalah 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna tanggal 2 Desember tersebut," ujar Muzani.
Ketua MPR Ahmad Muzani (tengah). Foto: Tangkapan layar Breaking News Metro TV.
Namun, padatnya agenda kenegaraan membuat Presiden membutuhkan waktu tambahan untuk mematangkan persiapan. Presiden perlu berdiskusi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh.
"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," ucap Muzani.




