JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah mengejar penerimaaan pajak untuk menutup kekeurangan sebesar Rp514 triliun hingga akhir 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut, tercatat hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target.
Target tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kekhawatiran muncul dikalangan pelaku usaha atau perorangan lantaran menjadi sasaran dari target pajak itu.
BACA JUGA:Pajak Marketplace 0,5 Persen Berlaku, idEA Ungkap Kesepakatan Penting untuk Seller
Merespon itu, Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menegaskan bahwa pemerintah jangan menutup difisit pajak dengan membebankan kepada kelas menengah kebawah untuk menutup pajak tahun ini.
Menurutnya, untuk menutupi kekurangan dari pajak lebih baik kearahkan kepada konglomerat agar tidak menambah beban ekonomi dikalangan masyarakat kelas menengah kebawah.
"Ya menurut saya sih pemerintah jangan mengejar target itu akhirnya kan. Kalau mau yang dikejar ya itu para konglomerat saja, jangan masyarakat bawah kan. Kalau masyarakat umum ya bisa pingsan itu. Nanti masyarakatnya protes itu, ngamuk nanti. Itu, karena nggak boleh kan pajak membebani masyarakat," katanya saat dikinfirmasi Disway.id, Senin, 16 November 2026.
BACA JUGA:Bayar Bisa dari Rumah, Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta Sampai 31 Desember 2026, Begini Caranya
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengurangi pengeluaran anggaran yang dinilai tidak diperlukan, ketimbang mamaksa menargetkan menutup kekurangan pajak. Apalagi waktu tersisa hanya kurang dari 2 bulan.
"Terus yang kedua itu, pemerintah itu target-target yang kira-kira itu dicoret saja gitu lho. Kebutuhan yang kira-kira nggak mau terlalu banyak menguras anggaran itu ya dicoret saja. Terus itu bisa cara dia lakukan lagi perampingan," ucapnya.
Ia juga menyinggung soal gemuknya kabinet pemerintahan saat ini. Harusnya, Kata Dia, perampingan kabinet dapat menekan bengkaknya anggaran belanja pemerintah.
"Jadi itu kan terlalu gemuk tuh kementerian lembaganya itu, jadi dicoretin saja itu, dirampingkan lagi gitu lho. Itu kalau mau mengurangi ini, terus itu apa mereka juga disuruh bayar pajak itu kan kebanyakan kan pegawai negeri PNS itu kan nggak bayar pajak semua, pajaknya ditanggung negara kan gitu," ujarnya.
BACA JUGA:Pemutihan Pajak Kendaraan 2026 Masih Berlangsung di 4 Provinsi, Cek Daftar dan Besaran Keringanannya
Ia menilai, fokus menargetkan pajak ditemgah kondisi saat ini sudah tidak lagi kondusif dan menyenangkan bagi publik.
"Menurut saya dengan kondisi sekarang sudah nggak menarik menurut saya lah, nggak enjoy, jadi masyarakat malas jadi beban. Ini saya khawatirnya terjadi resistensi. Kalau resistensi dia masyarakat melawan nanti demo terus-terusan kan," katanya.
Lebih lanjut, Ia juga menyoroti cara berfikir Menteri Keuangan, Suahasil Nazara yang menurutnya sangat tidak etis dalm menyampaikan target pajak yang harus dipenuhi akhir tahun ini.
- 1
- 2
- »





