BALIKPAPAN, KOMPAS - Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN diklaim terus berjalan dan sesuai target. Secara umum, sampai November 2026, progres pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif lebih dari 20 persen.
Otorita IKN mencatat, progres fisik Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mencapai 22,75 persen. Adapun Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebesar 24,33 persen. Sementara itu, progres pembangunan fisik Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I tercatat 21,91 persen, Gedung DPR II sebesar 21,66 persen, serta Gedung Sidang Paripurna di IKN mencapai 20,25 persen.
“Kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, alhamdulillah masih sesuai target,” ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Selain pembangunan gedung, Otorita IKN juga membangun jalan di kawasan tersebut. Infrastruktur jalan di kawasan legislatif tercatat di angka 41,49 persen. Jika dirata-rata, progres pembangunan gedung dan infrastruktur jalan di kawasan lembaga legislatif mencapai 25,40 persen.
Seiring dengan konstruksi kawasan legislatif, pembangunan kawasan yudikatif juga berjalan. Gedung dan infrastruktur jalan kawasan lembaga yudikatif yang dibangun tercatat rata-rata mencapai 32,83 persen.
Rinciannya meliputi pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA) dan Plaza Keadilan di angka 26,52 persen, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) sebesar 25,27 persen, serta infrastruktur jalan kawasan yudikatif di angka 46,69 persen.
Aswin mengatakan, seluruh pembangunan ditarget sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dalam lampiran, peraturan itu merinci syarat IKN menjadi Ibu Kota politik 2028.
Pertama, terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dengan luas 800-850 hektar. Adapun persentase pembangunan gedung atau perkantoran di IKN mencapai 20 persen.
Untuk menjadi ibu kota politik pada 2028, persentase pembangunan hunian atau rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN minimal mencapai 50 persen. Selanjutnya, cakupan ketersediaan sarana-prasarana dasar kawasan IKN mencapai 50 persen.
Target lainnya yang krusial perlu dicapai pada 2028 adalah indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN sebesar 0,74. Aswin mengatakan, saat ini pihaknya menjalankan percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif tahap II periode 2025–2029 yang sejalan dengan target yang ditentukan Presiden.
Selain pembangunan gedung dan jalan, Otorita IKN juga membangun infrastruktur pendukung untuk mewujudkan IKN sebagai sponge city atau kota spons. Kota spons adalah konsep perencanaan dan pengelolaan air perkotaan yang dirancang agar kota dapat menyerap, menyimpan, menyaring, dan menggunakan kembali air hujan secara alami, layaknya sebuah spons
Aswin mengatakan, kolam retensi SM-02 berkapasitas tampung 243.000 meter kubik sedang dibangun. Realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat sebesar 33,91 persen per 10 November 2026. Paket pembangunan ini ditarget mencapai 56,62 persen pada akhir 2026.
Kolam retensi dibangun untuk mengelola limpasan air, mendukung konservasi sumber daya air, serta melengkapi jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar di IKN.
Guna mendukung infrastruktur tersebut, Otorita IKN juga menanam bibit pohon di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang sempat terbakar pada karhutla 2026 ini. Seribu bibit pohon ditanam di lahan bekas kebakaran hutan pada 31 Oktober 2026, tepatnya di km 47 Jalan Poros Samarinda–Balikpapan.
Bibit yang ditanam terdiri atas jenis pohon kayu-kayuan endemik Kalimantan, seperti Balangeran, Bangris, Tengkawang, Kapur, Gaharu, Nyamplung, dan Meranti. Selain itu, ditanam pula jenis tanaman multiguna, yakni durian.
Hutan yang baik turut mendukung konsep kota spons. Sebab, tajuk pepohonan bisa menghalau air hujan sebelum jatuh ke tanah, sementara akar pohon menggemburkan tanah sehingga air mudah meresap dan tidak langsung menjadi limpasan penyebab banjir atau longsor.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, selain berkolaborasi dengan komunitas, warga, dan swasta, penanaman pohon juga dilakukan oleh Otorita IKN secara rutin. “Kami dua minggu sekali menanam pohon di Otorita IKN,” kata Basuki.





