Polri Ajukan 6 Poin Masuk RUU Penyadapan, Ada Pembatasan Sasaran hingga Sanksi

kompas.tv
13 jam lalu
Cover Berita
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Sumber: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam poin untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. 

Usulan tersebut mencakup pembatasan sasaran penyadapan, mekanisme pemberian perintah, pencatatan penggunaan sarana, pengawasan, hingga sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.

Dedy mengatakan, pengaturan penyadapan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya. 

"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan," kata Dedy dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026), dikutip Antara.

Baca Juga: Tolak Uji Forensik Ijazah, Polri: Ijazah Jokowi Tak Perlu Diuji Puslabfor Lagi | KOMPAS SIANG

6 Poin Usulan Polri dalam RUU Penyadapan

1. Pembatasan sasaran penyadapan

Penyadapan hanya dapat dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

2. Larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi

Penyadapan tidak boleh dilakukan di luar sasaran yang telah ditetapkan atau digunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perintah tertulis dan batas waktu penyadapan

Mekanisme penyadapan harus berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan dan memiliki jangka waktu tertentu. Baintelkam Polri juga menginformasikan standar jangka waktu melakukan penyadapan biasanya satu bulan.

Selain itu, mekanisme pelaksanaannya perlu menerapkan sistem kompartementasi dengan memisahkan pihak pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis.

4. Pencatatan penggunaan sarana penyadapan

Seluruh penggunaan sarana penyadapan harus dicatat dan tidak boleh diubah maupun dihapus, serta pencatatan perlu disertai audit secara berkala.

5. Pengawasan pelaksanaan penyadapan

Pengawasan dilakukan secara melekat oleh Kepala Baintelkam Polri serta melibatkan fungsi inspektorat dan Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri.

6. Sanksi bagi penyalahgunaan kewenangan

RUU Penyadapan juga diusulkan mengatur sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Dedi menjelaskan bahwa sanksi mengacu pada Pasal 258 KUHP dan ketentuan mengenai kode etik serta disiplin Polri.

Hukuman terberat yang diusulkan berupa pemecatan tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi tersebut berlaku bagi anggota yang melaksanakan penyadapan maupun pihak yang memberikan perintah.

Baca Juga: Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Terkait Penyadapan Prabowo Besok

"Hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat), serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah," ujarnya.

Enam usulan tersebut disampaikan Polri sebagai masukan dalam pembahasan RUU Penyadapan, terutama untuk memperjelas batas kewenangan, mekanisme pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dalam penggunaan tindakan penyadapan.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV

Tag
  • polri
  • RUU Penyadapan
  • penyadapan
  • kepala badan intelijen dan keamanan
  • undang-undang penyadapan
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pemkot Surabaya Dalami 11 Orang yang Diduga Terlibat Penjualan Solar Subsidi dari Tangki Mobil DLH
• 15 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Delly Sape, Pelestari Musik Tradisional Dayak dan Pendiri Sekolah Adat
• 12 jam laluliputan6.com
thumb
Jadwal SIM Keliling Selasa 17 November 2026 di Empat Wilayah
• 53 menit laluviva.co.id
thumb
Summarecon (SMRA) Dirikan Perusahaan Patungan, Ekspansi Bisnis Properti hingga Pusat Belanja
• 16 jam laluidxchannel.com
thumb
40 Daftar Pemain Drama Sword & Silence, Dibintangi Lee Hyun Wook dan Jang Hyuk
• 23 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.