jpnn.com - Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026 mendorong reformasi koperasi secara terpadu melalui policy brief bertajuk "Dari Kuantitas ke Kualitas: Reformasi Koperasi Terpadu sebagai Motor Ekonomi Kerakyatan".
Koordinator Policy Breaf Angkatan 68 Dr. Rosyid Althaf mengatakan dari kajian tersebut diketahui keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak cukup diukur dari banyaknya unit dan aset, melainkan dari kesiapan usaha serta manfaat ekonomi bagi anggota.
BACA JUGA: Mentan Amran Berpotensi Jadi Wapres: Prestasi Pangan dan Kalkulasi Politik Prabowo
Dalam kajian tersebut dibahas sejumlah poin, salah satunya kuantitas meningkat, kualitas tertinggal. Jumlah koperasi tercatat 224.256 unit pada semester I 2026, didorong pembentukan lebih dari 80 ribu KDKMP.
Namun, baru 10,87 persen koperasi berkategori berkualitas (2024); 20,7 persen melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan 21,3 persen memiliki Nomor Induk Koperasi valid (2025).
"Kontribusi koperasi terhadap PDB pada 2025 disebut masih di bawah satu persen, sementara sasaran RPJMN 2029 sebesar 1,2 persen," ujar Rosyid.
Kemudian, ada empat persoalan mendasar yang menjadi sorotan. Kajian mengidentifikasi kepemimpinan dan pendampingan yang masih administratif; fondasi organisasi, manajemen, dan SDM KDKMP yang belum seragam; regulasi serta data digital yang belum terintegrasi; dan pengawasan yang masih reaktif.
"Akar persoalannya ialah belum terbentuk arsitektur kelembagaan koperasi yang menyatukan hukum, tata kelola, kompetensi SDM, dan data sebelum koperasi menerima aset, pembiayaan, maupun mandat usaha," tuturnya.
Oleh karena itu, ada empat arah pembaruan yang perlu dilakukan. Pertama, transformasi pendampingan berbasis 5C—Coach, Connector, Catalyst, Collaborator, dan Change Agent—agar pendamping menggerakkan usaha dan kemandirian anggota.
Kedua, penguatan pelaksanaan Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang tata kelola KDKMP, dengan standar kelembagaan, asesmen kesiapan, dan koordinasi lintas sektor.
Ketiga, percepatan pembaruan UU Perkoperasian yang mengakomodasi digitalisasi, sistem informasi terpadu, dan audit berbasis risiko.
Keempat, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan usaha.
Selanjutnya, terkait sinergi ekonomi desa. KDKMP perlu bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, pelaku usaha, dan masyarakat.
Kolaborasi ini diarahkan untuk mencegah tumpang tindih usaha, memperkuat rantai pasok dan akses pasar, mengembangkan potensi unggulan desa, serta mendorong produksi, distribusi, dan layanan kebutuhan dasar yang memberikan nilai tambah.
Kemudian, manfaat anggota menjadi ukuran. Tim penyusun menekankan reformasi berjenjang yang melibatkan pemerintah pusat, DPR, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
"Kesiapan dahulu, dukungan kemudian, manfaat bagi anggota sebagai ukuran keberhasilan," ujar Rosyid mengungkap pesan pokok kajian tersebut.
Disebutkan, dengan penguatan kapasitas, regulasi, dan pengawasan yang konsisten, koperasi diharapkan meningkatkan pendapatan serta kesempatan usaha masyarakat, sekaligus berkontribusi pada agenda Indonesia Emas 2045.(Fat/JPNN)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam




