Titi Anggraini Jelaskan Batas Waktu Presiden Serahkan Nama Cawapres ke MPR

kompas.tv
4 jam lalu
Cover Berita
Pengajar Hukum Tata Negara UI, Titi Anggraini, dalam Breaking News Kompas TV, Senin (16/11/2026). (Sumber: Tangkapan Layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengajar Hukum Tata Negara FH UI, Titi Anggraini, menyebut, Presiden RI memiliki waktu hingga 19 November 2026 untuk menyerahkan nama cawapres kepada MPR.

Dalam Breaking News Kompas TV, Senin (16/11/2026), Titi menyampaikan aturan mengenai timeline proses penyerahan nama hingga sidang paripurna pemilihan cawapres.

Menurut dia, Undang-Undang MD3 dan Tatib MPR mengatur hal itu secara spesifik, yakni penyerahan dua nama calon wakil presiden dari presiden kepada MPR dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden.

“Jadi, kalau sidang paripurnanya pada tanggal 2 Desember 2026, kalau kita tarik mundur 14 hari kerja itu adalah tanggalnya jatuh pada 12 November. Sementara kan 12 November itu baru mundur, begitu ya.”

“Nah, kalau dia baru mundur di 12 November, kita semua sama-sama tahu bahwa Presiden belum menyerahkan dua nama kepada MPR,” ucapnya.

Jika nama calon wapres diserahkan melebihi batas waktu yang diatur dalam UU MD3 dan Tatib MPR, menurut dia dapat bertentangan secara prosedur dengan ketentuan yang ada.

Baca Juga: Cak Imin Usulkan Cawapres Pengganti Gibran Berasal dari Gerindra: Supaya Efektif

“Nah, bisa jadi mundurnya tanggal ke 9 Desember ini juga dalam rangka untuk memastikan kepatuhan pada kerangka waktu dan juga prosedur yang sudah diatur di dalam Undang-Undang MD3 secara eksplisit, dan juga di dalam tatib MPR,” ujarnya.

“Jadi penyerahan itu memang disebut paling lambat 14 hari sebelum pemilihan wakil presiden dalam sidang paripurna, dan 14 hari itu harinya adalah hari kerja.”

Ia kemudian menjelaskan, jika ditunda hingga 9 Desember 2026, maka 14 hari kerja sebelumnya adalah 19 November 2026.

“Nah, kalau 19 November, berarti kan hari Kamis ya, Kamis 19 November 2024 sebagai batas bagi Presiden untuk menyerahkan nama kepada MPR untuk dilakukan pemilihan.”

Ia menambahkan, jika MPR memaksakan untuk menggelar rapat paripurna pada 2 Desember, dikhawatirkan ada kontroversi baru.

”Misalnya ya, contoh, dipaksakan tetap pada 2 Desember, itu pasti akan ada kontroversi baru lagi tuh bahwa penyerahan nama itu melampaui tenggat waktu yang sudah diatur di pasal 46 ayat 2 Undang-Undang MD3 kita,” tuturnya.

Pasal tersebut berbunyi “Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna” dan ditegaskan dalam pasal 136 ayat 1 peraturan MPR nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib.

Tim Verifikasi

Nantinya, setelah presiden mengusulkan dua nama, lanjut Titi, MPR akan melakukan verifikasi dan merumuskan penetapan.

“Nah, setelah nama itu diserahkan kepada  MPR, lalu tim verifikasi ini bekerja yaitu paling lama 7 hari untuk melakukan verifikasi.”

Masa kerja tim tersebut, kata Titi, dihitung sejak Presiden menyerahkan kelengkapan persyaratan calon, tim pemeriksa memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen.

“Jadi, bukan hanya kelengkapan, tapi juga kebenaran,” ucapnya.

“Nah, bisa saja Presiden itu menyerahkan namanya hari ini tanggal 16, begitu ya, dia menyerahkan apakah di tanggal 17, apakah di tanggal 18, tapi tidak boleh lebih dari tanggal 19.”

Setelah itu, tim verifikasi bekerja paling lama 7 hari untuk memeriksa berkas. Tahap tersebut termasuk untuk perbaikan dokumen jika tim verifikasi menemukan ada persyaratan yang perlu diperbaiki atau dilengkapi.

Semua proses perbaikan dokumen tersebut harus sudah selesai paling lama 4 hari kerja sebelum sidang dan perpanjangan verifikasi bisa dilakukan.

“Jadi tadi kan kalau misalnya ada dokumen yang belum lengkap, Presiden akan disurati dan diminta memperbaiki itu paling lama 4 hari kerja sebelum sidang.”

Baca Juga: [FULL] Bursa Cawapres Gantikan Gibran, Pengamat soal Nama Dasco-Sugiono Mencuat | SAPA PAGI

“Tapi kalau dalam prosesnya ternyata pemeriksaan masih memerlukan waktu, maka hanya bisa proses pemeriksaan itu dilakukan perpanjangan sampai dengan 1x24 jam sebelum sidang paripurna,” ucapnya.

Jika syarat tersebut masih belum lengkap, pimpinan MPR dapat mengadakan rapat gabungan untuk menunda sidang.

“Tapi penundaan itu masa tidak boleh lebih dari 60 hari setelah kosongnya jabatan wakil presiden,” kata dia.

“Jadi semua proses yang tadi saya sebutkan itu tidak boleh melampaui 60 hari setelah kosongnya jabatan wakil presiden pada 12 November 2026.”

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV

Tag
  • nama cawapres
  • titi anggraini
  • cawapres pengganti gibran
  • calon wakil presiden
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Airlangga Dorong Percepatan Implementasi DEFA, Bidik Ekonomi Digital USD 2 T
• 21 jam lalukumparan.com
thumb
Stasiun LRT Manggarai Sempat Alami Pemadaman Listrik, Pramono Minta Tak Terulang
• 11 jam lalutvonenews.com
thumb
Desta Ungkap Pertanyaan Anak soal Polemik Endorsement Rp 14,69 Miliar: Ayah Ini Berita Apa Sih?
• 4 jam lalukumparan.com
thumb
Terungkap Kasus BBM Subsidi di Sulsel, Rugikan Negara Rp 67,9 Miliar
• 36 menit laluliputan6.com
thumb
BRI Perkuat Ekosistem Kopi dan Kakao Indonesia Tembus Pasar Global
• 11 jam lalukatadata.co.id
Berhasil disimpan.