jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif.
Tito menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.
BACA JUGA: Buruh di Riau Tolak Upah Murah, Desak UMP 2027 Sesuai Kebutuhan Hidup Layak
Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum.
BACA JUGA: Pengumuman: Upah Minimum Pekerja di Malaysia Naik jadi Rp8,7 Juta
Pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.
Tito meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah (Pemda), serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.
BACA JUGA: Dorong Birokrasi Modern & Stabilitas Daerah, Kemendagri Sabet Indonesia Kita Awards 2026
Dialog tersebut diharapkan dapat menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
"Sehingga kami harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," jelasnya.
Mendagri juga menegaskan Kemendagri akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran Pemda.
Dia meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasannya.
“Sehingga kami harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang hadir dalam forum tersebut menjelaskan bahwa batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026.
Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026.
Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.
“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelasnya. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selamat, Mendagri Tito Raih Anugerah Penggerak Kesejahteraan dan Ekonomi Daerah
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi




