Pihak Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, masih menunggu arahan dari pusat terkait wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke wilayahnya. Kementerian Kehutanan sendiri menegaskan bahwa rencana pemindahan sejumlah badak jawa ke TN Alas Purwo itu masih sebatas wacana.
“Untuk pemindahan badak ke TN Alas Purwo, kami masih menunggu arahan dari pusat. Sementara hanya itu yang bisa kami sampaikan,” ujar Kepala TN Alas Purwo, Probo Wresni Adji, melalui aplikasi perpesanan Whatsapp, saat dihubungi, Senin (16/11/2026).
Probo pun menyampaikan berita dari salah satu media online berisi tanggapan dari pihak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) atas wacana pemindahan badak tersebut. Sampai saat ini belum ada keputusan resmi soal Alas Purwo akan menjadi habitat kedua badak yang dimaksud.
Sementara itu, dimintai komentar terkait isu pemindahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus), akademisi dari Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan, Universitas Brawijaya Malang, M Asyief Khasan Budiman, secara tertulis, menyampaikan pada prinsipnya gagasan relokasi badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo bisa ditindaklanjuti.
Namun, sebelum ke kajian lapangan (studi kelayakan), perlu menilik kajian biogeografi historis. Jika menilik kajian historis, badak jawa dan semua sub-spesiesnya, persebarannya sangat luas dan ini pernah diteliti.
Dari sisi rekonstruksi, berdasarkan catatan sejarah, menunjukkan bahwa spesies ini pernah tersebar, mulai dari anak benua India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Semenanjung Malaya, hingga Sumatra, dan Jawa.
Persebarannya kemudian menyusut drastis akibat perburuan, kehilangan habitat, fragmentasi lanskap, dan tekanan aktivitas manusia. Hingga awal abad 20, populasinya makin berkurang dan tersisa di Ujung Kulon. Pada 2010 individu terakhir di Vietnam (subspesies R sondaicus annamiticus) mati akibat perburuan.
“Lalu jika kita lihat distribusi alami untuk subspesies R sondaicus sondaicus yang ada di Ujung Kulon, secara historis memang tersebar hingga ujung timur Pulau Jawa, seperti Alas Purwo,” katanya.
Alas Purwo sendiri memiliki karakteristik ekosistem cukup unik, terdapat berbagai tipe ekosistem dalam satu kawasan, mulai dari hutan hujan dataran rendah, hutan musim, hutan bambu, hutan pantai, mangrove, dan ekosistem sabana. Salah satu ciri khasnya adalah dominasi ekosistem dataran rendah dengan pengaruh musim kemarau cukup kuat.
Kondisi ini berbeda dengan hutan-hutan lain, seperti Gunung Gede Pangrango yang cenderung lebih basah atau Bromo Tengger Semeru yang lebih didominasi ekosistem hutan pegunungan. Keragaman ekosistem menjadi potensi penting bagi habitat satwa liar, tetapi bukan berarti semua jenis satwa otomatis cocok hidup di sana.
Memindahkan satwa keluar habitat, menurut Asyief, sangat mungkin dilakukan. Dalam konservasi dikenal istilah conservation translocation, yaitu pemindahan satwa dari satu kawasan ke kawasan lainnya untuk tujuan konservasi.
“Jika kita melihat pada kasus Badak Jawa, Alas Purwo cukup menarik karena masih berada dalam wilayah biogeografi historis spesies itu di Jawa (bisa cek sebaran alami historis di web IUCN redlist). Bahkan, terdapat bukti paleontologis keberadaan Badak Jawa di wilayah Jawa bagian timur,” katanya lagi.
Namun, lanjut Asyief, tidak perlu dibedakan antara pernah menjadi habitat dengan apakah saat ini masih layak menjadi habitat. Hal yang penting ialah kepastian soal ketersediaan pakan, air, ruang jelajah, daya dukung, serta keamanan kawasan.
“Menurut saya gagasan membangun populasi kedua badak jawa di luar Ujung Kulon strategis untuk mengurangi risiko kepunahan, tetapi harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif. Selain itu, kita juga harus tinjau dari kerangka hukumnya, apakah secara legal formal bisa diatasi atau tidak,” katanya.
Aspek yang tidak kalah penting, menurut Asyief, jangan sampai pemindahan ini hanya dipandang sebagai tindakan teknis, yakni memindahkan satwa dari satu TN ke TN lain melainkan tindakan konservasi strategis yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara ekologis dan hukum.
Memang, secara teoritis ada beberapa kemungkinan translokasi. Satwa tersebut mampu beradaptasi dan reproduksi. Namun juga bisa stres, kesulitan memperoleh pakan, gangguan reproduksi, hingga kematian. Selain itu, berkompetisi dengan satwa lokal, penularan penyakit atau parasit, hingga perubahan struktur vegetasi dan interaksi ekologis.
Namun, dampak yang terjadi tidak selalu negatif. Ada beberapa hal yang bisa menjadi kabar baik jika satwa tersebut merupakan spesies asli, yang dikembalikan ke wilayah persebaran historisnya. Kehadirannya, justru berpotensi memulihkan fungsi ekologis yang sebelumnya telah hilang.
“Oleh karenanya, sangat penting kita bisa membedakan antara mengembalikan spesies asli (secara historis) dan memasukkan spesies asing (secara historis tidak pernah berkembang di wilayah tersebut) ke suatu ekosistem,” katanya.
Adapun sejumlah kajian yang dibutuhkan menurut Asyief. Pertama, biogeografi historis untuk memastikan kawasan tujuan merupakan bagian dari persebaran alami spesies. Kedua, kesesuaian habitat, termasuk pakan, air, ruang jelajah, dan daya dukung. Tiga, populasi dan genetika untuk memastikan kelayakan individu yang akan dipindahkan.
Selain itu, interaksi ekologis dengan satwa dan vegetasi lokal. Lima, kesehatan satwa untuk mencegah penularan penyakit. Enam, kajian sosial dan keamanan kawasan, termasuk potensi konflik dengan masyarakat dan kesiapan pengelolaan jangka panjang.
Pendapat senada disampaikan Akademisi Program Studi Biologi Universitas PGRI Banyuwangi Fuad Ardiyansyah. Menurut Fuad, dibutuhkan kajian mendalam untuk memindahkan satwa liar keluar dari habitat yang telah mereka huni dalam waktu panjang ke lokasi lain.
Hal ini penting, karena karakteristik satu kawasan dengan yang lain berbeda. Fuad menyebut karakteristik ekologi TN Alas Purwo berbeda dengan Ujung Kulon, baik itu terkait dengan iklim hingga elevasi. Alas Purwo memiliki iklim cenderung basah kering. Sedangkan di Ujung Kulon lebih basah.
“Dengan perbedaan iklim, untuk merelokasi satwa butuh kajian mendalam. Apakah ekologis Alas Purwo memungkinkan untuk satwa tersebut bisa tetap hidup nantinya? Jika tidak, maka tentu akan mengancam keberadaan satwa itu sendiri. Apakah Alas Purwo itu mampu mendukung populasi satwa yang dimaksud untuk berkembang biak? Ini juga menjadi pertimbangan,” katanya.
Di Alas Purwo, lanjut Fuad, terdapat beragam satwa, termasuk mamalia besar, yakni banteng (Bos javanicus) yang juga memiliki sifat jelajah. “Artinya, kedua satwa secara tidak langsung akan berkompetisi untuk mencari makan dan perebutan area jelajah. Sehingga kita tidak bisa serta-merta memindahkan. Apalagi ini merupakan barang krusial, satwa yang benar-benar dilindungi,” ucapnya.
Alas Purwo juga tidak lepas sepenuhnya dari bencana. Sebelumnya, disebut-sebut jika pemindahan badak jawa untuk menghindari tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Posisi Alas Purwo yang berada di tepi Samudera Hindia juga memiliki risiko tsunami. Tsunami pernah menerjang Alas Purwo dan pesisir selatan Banyuwangi pada 1994 akibat gempa M 7,2 dengan korban jiwa di atas 200 orang, belasan jiwa hilang, dan ratusan lainnya luka-luka.
Alas Purwo sendiri merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli. Mengutup laman Kemenhut, pengelolaan Alas Purwo dilakukan melalui sistem zonasi dengan pemanfaatan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
TN Alas Purwo merupakan salah satu TN Model di Indonesia yang ditujukan sebagai kawasan konservasi yang dikelola secara ideal sesuai potensi sehingga mampu berfungsi optimal sebagai sistem penyangga kehidupan.
Sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional (TN), status kawasan Alas Purwo didahului sebagai Cagar Alam (CA) yang kemudian berubah menjadi Suaka Margasatwa (SM). Penunjukan sebagai CA dilakukan 1920 melalui GB No 46 Stbl 736 tanggal 9 Oktober 1920.
Lebih dari satu dasawarsa kemudian, penunjukan sebagai SM melalui Surat Keputusan (SK) Jenderal Hindia Belanda No 6 Stbl 456 tanggal 1 September 1939 dengan luas 62.000 hektar (ha).
Pada 1960, sebagian wilayah SM Banyuwangi Selatan kemudian diubah menjadi hutan produksi, yakni jati dan dikelola oleh Perum Perhutani. Pengelolaan SM Banyuwangi Selatan dilakukan oleh Balai TN Baluran terjadi sejak 1984.
Baru pada 1992 terjadi perubahan SM Banyuwangi Selatan menjadi TN Alas Purwo melakui SK Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 283/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 dengan luas 43.420 ha. Dan pada 2014 dilakukan penetapan TN Alas Purwo melalui SK Menhut Nomor 3628/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 6 Mei 2014 dengan luas 44.037,30 ha.





