KSPI Usulkan Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon 47 Juta Pekerja, Said Iqbal Sebut Paling Realistis Tanpa Revisi UU

pantau.com
4 jam lalu
Cover Berita

Pantau - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai lembaga pengelola dana cadangan pesangon pekerja karena dinilai menjadi pilihan paling realistis untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tanpa harus mengubah undang-undang.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan terdapat tiga opsi lembaga yang berpotensi mengelola dana tersebut, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau lembaga baru yang khusus dibentuk pemerintah.

Menurutnya, Danantara menjadi alternatif yang paling memungkinkan karena lembaga tersebut sudah tersedia sehingga pemerintah dapat menyiapkan aturan pelaksanaan untuk mengatur mekanisme pengelolaan dana.

Pernyataan itu disampaikan Said Iqbal dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Kalau KSPI dan Partai Buruh berpendapat, lembaga yang sudah ada itu Danantara. Kalau BPJS harus mengubah undang-undang. Kalau membentuk lembaga baru, anggarannya sangat besar,” ujarnya.

Meski demikian, Said menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto maupun pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola dana cadangan pesangon.

KSPI Nilai Danantara Lebih Praktis Dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan

Said Iqbal menjelaskan bahwa penunjukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana cadangan pesangon membutuhkan perubahan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Perubahan tersebut mencakup Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.

Menurutnya, revisi diperlukan karena dana cadangan pesangon merupakan kewajiban baru perusahaan yang membutuhkan skema iuran tersendiri.

Skema tersebut berbeda dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang selama ini telah berjalan.

Sementara itu, pembentukan lembaga pengelola baru dinilai memerlukan persiapan lebih panjang dan biaya yang tidak sedikit.

Persiapan tersebut meliputi penyediaan anggaran awal, perekrutan sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur kelembagaan hingga tingkat kabupaten dan kota.

Karena itu, KSPI menilai penggunaan lembaga yang sudah ada dapat mempercepat pembentukan sistem pengelolaan dana cadangan pesangon.

Dana Cadangan Pesangon Berpotensi Mencakup 47 Juta Pekerja Formal

Said Iqbal mengungkapkan bahwa dana cadangan pesangon memiliki potensi nilai yang sangat besar karena kebijakan tersebut menyasar sekitar 47 juta pekerja formal.

Menurutnya, besarnya cakupan pekerja membuat pengelolaan dana harus dilakukan secara hati-hati dan berada di bawah tanggung jawab negara.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana cadangan pesangon tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam pandangan KSPI, lembaga pengelola yang dipilih harus memiliki tanggung jawab negara yang jelas terhadap dana pekerja.

Said kembali menegaskan bahwa usulan Danantara merupakan sikap KSPI dan Partai Buruh, bukan keputusan resmi pemerintah.

“Sekali lagi saya tegaskan, Presiden belum memutuskan siapa lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ada tiga kemungkinan. Tetapi kalau ditanya pendapat KSPI dan Partai Buruh, kami lebih cenderung menggunakan lembaga yang sudah ada,” katanya.

Skema Iuran Dinilai Bisa Ringankan Beban Perusahaan Saat PHK

Selain membahas lembaga pengelola, Said Iqbal menyoroti pentingnya mekanisme penyisihan dana pesangon secara bertahap melalui pembayaran iuran.

Menurutnya, skema tersebut dapat membantu perusahaan mempersiapkan kewajiban pembayaran pesangon sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dengan penyisihan dana secara berkala, perusahaan tidak harus menyediakan seluruh biaya pesangon sekaligus ketika melakukan PHK.

Mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pembayaran hak pekerja sekaligus membantu perusahaan mengelola kewajiban keuangannya.

Namun, pemerintah masih perlu menetapkan sejumlah ketentuan teknis agar sistem dana cadangan pesangon dapat dijalankan.

Ketentuan tersebut mencakup besaran iuran, tata cara pembayaran, lembaga penyelenggara, mekanisme pengelolaan dana, hingga prosedur pencairan pesangon kepada pekerja.

KSPI Minta Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Pelaksanaan

Said Iqbal menekankan pentingnya percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurutnya, undang-undang tersebut memberikan batas waktu paling lama satu tahun untuk menetapkan peraturan turunannya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu segera menentukan lembaga pengelola dan merumuskan mekanisme operasional kebijakan tersebut.

Said menyampaikan bahwa KSPI akan menyusun analisis mengenai pengelolaan dana cadangan pesangon untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

KSPI juga berencana berkoordinasi dengan pimpinan DPR serta jajaran pemerintah terkait untuk membahas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hingga Senin (16/11/2026), penunjukan lembaga pengelola dana cadangan pesangon masih menunggu keputusan pemerintah.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sejumlah Wilayah Sumut Hari ini
• 16 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Menyusuri Rumah Adat dan Tradisi di Kampung Budaya Sarawak
• 21 jam lalutvonenews.com
thumb
Harga V Belt dan Roller Motor Matic Honda
• 7 jam lalumedcom.id
thumb
Drama Korea Comeback Song Hye Kyo Tayang di Netflix dengan 3 Part
• 8 jam lalubeautynesia.id
thumb
Jennifer Coppen Klarifikasi Soal Syifa Hadju Tak Muncul di Video Reaksi Kehamilannya
• 3 jam lalucumicumi.com
Berhasil disimpan.