Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri mengusulkan enam ketentuan untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Usulan tersebut ditujukan untuk memperketat mekanisme penyadapan sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat.
Dedy menyampaikan usulan itu dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, pengaturan penyadapan harus memberikan kepastian mengenai sasaran, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, hingga sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan,” kata Dedy dilansir dari Antara.
Usulan pertama berkaitan dengan pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Dedy menegaskan, penyadapan harus dibatasi untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk penanganan kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Kedua, RUU Penyadapan perlu memuat larangan tegas agar aktivitas penyadapan tidak dilakukan di luar sasaran yang telah ditentukan. Penyadapan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan harus didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan serta memiliki batas waktu yang jelas. Dedy menyebut, selama ini Baintelkam Polri biasanya melaksanakan penyadapan dalam jangka waktu satu bulan.
Selain persetujuan pimpinan, mekanisme pelaksanaannya perlu menerapkan sistem pencatatan dengan pembagian kewenangan atau kompartementasi. Dengan mekanisme tersebut, pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, dan menjalankan teknis penyadapan harus merupakan pihak yang berbeda.
“Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis terpisah. Ini sebagai sarana kontrol,” ujarnya.
Keempat, RUU Penyadapan harus mengatur pencatatan seluruh penggunaan sarana penyadapan. Dedy menekankan, setiap aktivitas penggunaan sarana harus terdokumentasi dan tidak boleh diubah ataupun dihapus. Catatan tersebut juga perlu menjadi objek audit secara berkala.
Kelima, pengawasan harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat oleh Kepala Baintelkam Polri, serta pengawasan dari fungsi inspektorat dan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Polri.
Adapun poin keenam berkaitan dengan pemberian sanksi tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Menurut Dedy, sanksi dapat diterapkan melalui ketentuan Pasal 258 KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Dedy mengatakan, sanksi terberat bagi anggota yang melakukan pelanggaran dapat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi tersebut juga dapat dikenakan kepada anggota yang menjalankan penyadapan maupun pihak yang memberikan perintah.
“Hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat), serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah,” katanya. (ant/fia/saf/ipg)




