Polri akan menggelar sidang lanjutan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap seorang perwira tinggi berinisial EHS pada Selasa (17/11/2026).
Sidang yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, tersebut menjadi bagian dari proses penegakan kode etik atas sejumlah dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada EHS.
Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri mengatakan pelaksanaan sidang merupakan bentuk komitmen institusi dalam menegakkan aturan dan kode etik profesi di lingkungan Polri.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam perkara tersebut, EHS disangkakan melakukan sejumlah pelanggaran, di antaranya penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal (illegal access).
Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Perbuatan yang dipersangkakan itu disebut terjadi ketika EHS menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sidang KKEP ini akan dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Posisi Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan.
Adapun anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol Untung Widiatmoko, IJP Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Trunoyudo menegaskan, proses persidangan akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
Menurutnya, penegakan kode etik harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tegasnya.
Melalui sidang tersebut, Polri akan menjalankan mekanisme pemeriksaan etik terhadap dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada EHS sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal institusi.(faz/ipg)




