JAKARTA, DISWAY.ID – Pemanfaatan data korporasi yang dikelola Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum, terus meningkat.
Hingga Oktober 2026, tercatat akumulasi 51.120.480 transaksi pemanggilan data yang dimanfaatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mendukung pelayanan publik hingga pengawasan.
Capaian tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang digelar Ditjen AHU di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Forum nasional ini mempertemukan kementerian, lembaga, dan sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi data korporasi nasional.
BACA JUGA:Ditjen AHU Kemenkum Tegaskan Kewarganegaraan Ibu Baedah dan Lima Anak
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum, serta mendukung iklim investasi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pengelolaan data yang andal merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing nasional.
"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," ujar Yusril.
Menurutnya, integrasi data nasional perlu dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi.
BACA JUGA:Menkum: Pelayanan Berbasis Elektronik Ditjen AHU, Selaras dengan Komitmen Presiden Prabowo
Kewenangan dan penguasaan data tetap berada pada masing-masing instansi produsen.
Sementara itu, pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berdaya saing.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa integrasi data korporasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan.
Supratman menyebut data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU telah menjadi salah satu rujukan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan, dan pengawasan.
- 1
- 2
- 3
- »





