Petani Sawit Minta DSI Tunda Service Fee Ekspor CPO hingga Dampak El Nino Mereda

kumparan.com
2 jam lalu
Cover Berita

Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menunda rencana pengenaan service fee ekspor crude palm oil (CPO). Alasannya, produktivitas kebun sedang turun akibat El Nino.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan pekebun rakyat kini tertekan oleh penurunan produktivitas dan melemahnya harga tandan buah segar (TBS).

“Artinya, petani menghadapi pengurangan pendapatan dari sisi volume produksi maupun harga jual. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan justru menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit,” kata Darto dalam keterangan tertulis, Senin (16/11).

Produktivitas Turun, Harga TBS Tertekan

Penurunan produktivitas diperkirakan mencapai 10-15 persen di sejumlah wilayah. Harga TBS di beberapa daerah juga melemah:

“Jangan sampai kebijakan yang diklaim untuk memperkuat tata kelola ekspor justru melemahkan kemampuan petani mempertahankan produksi. Ini bukan hanya persoalan pendapatan pekebun hari ini, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi sawit nasional ke depan,” ujarnya.

Menurut Darto, penundaan merupakan langkah kehati-hatian agar kebijakan baru tidak menambah tekanan ekonomi pekebun, setidaknya hingga dampak El Nino mereda.

“Kami meminta agar penerapan service fee ditunda terlebih dahulu. Tunggu sampai dampak El Nino mereda, produktivitas kebun mulai pulih, dan kondisi ekonomi pekebun membaik. Jangan memaksakan kebijakan penambahan biaya baru ketika petani sedang menghadapi penurunan produksi dan pendapatan. Kebijakan publik harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat yang terdampak,” kata Darto.

Minta Transparansi

POPSI menilai penetapan service fee tidak boleh menjadi keputusan internal DSI, melainkan harus transparan dan melibatkan pemangku kepentingan lain.

POPSI meminta DSI membuka dasar perhitungan tarif per ton, komponen biaya layanan, proyeksi penerimaan, tujuan penggunaan dana, serta mekanisme audit dan pertanggungjawabannya.

POPSI juga meminta DSI melakukan kajian terbuka tentang dampak service fee terhadap biaya perdagangan, harga CPO domestik, dan harga TBS di tingkat pekebun.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Jangkau Pulau Terjauh DKI Jakarta, Kapolres Kepulauan Seribu Gelar Program POLINDIK di Pulau Sabir
• 6 jam lalukumparan.com
thumb
Operasi Zebra 2026 Sasar Knalpot Brong dan Balap Liar Jelang Tahun Baru
• 12 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Prabowo Dorong Negara ASEAN Saling Dukung Kandidat di PBB
• 22 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Penjualan Mobil Tahun Depan Diprediksi Bakal Jalan di Tempat?
• 6 jam laluviva.co.id
thumb
Usulan Hashim Relokasi Badak Jawa, Kemenhut Bakal Kaji Kelayakan Alas Purwo
• 6 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.