jpnn.com, JAKARTA - Pengembangan garam rakyat sering kali belum memenuhi standar spesifikasi industri pabrik sehingga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah dan intervensi teknologi.
Hal ini disampaikan Sadam Syarif saat mendampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta pada Senin (16/11).
BACA JUGA: Asosiasi Petani Garam Dukung Kejaksaan Periksa Airlangga
Menurutnya, potensi garam di banyak daerah terutama Kabupaten Nagekeo belum dikembangkan secara intensif dengan pendekatan industry.
"Hari ini saya membersamai Ketua Komisi IV DPR RI mendiskusikan perihal pengembangan potensi garam rakyat di Nagekeo dan Ende. Pemerintah melalui KKP telah mendata luasan lahan Dan insha Allah bersedia memberikan bantuan teknologi kepada petani Garam," ungkap Tenaga Ahli Utama Pimpinan DPD RI itu.
BACA JUGA: Truk Bermuatan Garam Tabrak Separator Busway di Jaktim, Begini Kronologinya
Politikus Muda PAN itu mengatakan para petani garam lokal harus didampingi oleh pemerintah dan instansi terkait untuk beralih dari pola tradisional ke sistem semi-modern menggunakan mesin hisap serta geomembran guna meningkatkan kualitas NaCl.
"Dibutuhkan pendekatan Introduksi teknologi agar kualitas garam petani dapat diterima industri dengan harga yang yang pantas. Kita berharap dengan bantuan pemerintah, akan terjadi peningkatan pendapatan petani Garam di Nagekeo" tutupnya.(fri/jpnn)
BACA JUGA: Petani Garam Menyambut Baik Sikap Moeldoko, ini Penyebabnya
Redaktur & Reporter : Friederich Batari




