Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Moh. Rano Alfath menegaskan bahwa PKB memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengusulkan calon Wakil Presiden pengganti. PKB tidak akan mengajukan kader internal dan menyerahkan penentuan nama calon kepada pertimbangan Presiden.
Advertisement
“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon Wakil Presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kepentingan yang kami kedepankan adalah keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa,” ujar Rano dalam keterangan yang diterima, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, Rano menyampaikan bahwa PKB memiliki pandangan mengenai figur yang dinilai mampu membantu Presiden menjalankan agenda pemerintahan.
“Namun apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebagai bahan pertimbangan presiden, kami Partai Kebangkitan Bangsa menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan,” ujarnya.
Rano menjelaskan, penghormatan terhadap kewenangan Presiden tersebut berlandaskan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan itu mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, kewenangan mengusulkan kedua calon berada pada Presiden, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.
Mekanisme tersebut dipertegas dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah. Ketentuan tersebut mengatur pengajuan dua calon oleh Presiden beserta kelengkapan persyaratannya serta pemilihan salah satunya oleh MPR.
“Presiden tentu memiliki pertimbangan mengenai figur yang dapat mendampingi beliau dan membantu pelaksanaan agenda pemerintahan. Pandangan PKB mengenai Pak Dasco kami tempatkan sebagai masukan. Penentuan dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” tegasnya.




