Komnas Perempuan dan Menteri PPPA Kawal Kasus Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang

kompas.id
13 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS — Kasus dugaan pemerkosaan seorang perempuan oleh Bupati Kupang Yosef Lede menambah daftar penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban, proses hukum harus transparan dibarengi pemeriksaan pelaku oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dahlia Madanih, mengecam dugaan perkosaan oleh pimpinan daerah yang seharusnya bertanggung jawab melindungi perempuan. Bupati Kupang Yosef Lede diduga menyalahgunakan kewenangan dengan iming-iming pekerjaan untuk memperkosa korban.

” Komnas Perempuan mendesak agar kepolisian segera melakukan proses penegakan hukum secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan pasal pemberat dan berlapis,” ucap Dahlia, pada Senin (16/11/2026), di Jakarta.

Terduga pelaku harus dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, kepolisian harus mencegah penghilangan barang bukti dan saksi-saksi yang dilakukan terduga pelaku.

Baca JugaBupati Kupang Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Pemerkosaan

Tak hanya proses hukum, Komnas Perempuan juga mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memeriksa bupati bersangkutan atas dugaan menyalahgunakan wewenang dan jabatan publiknya untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Terhadap korban, Gubernur NTT didesak agar segera mengambil alih tanggung jawab perlindungan dan pendampingan korban dan keluarganya pada kasus tersebut.

Komnas Perempuan mendesak agar kepolisian segera melakukan proses penegakan hukum secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan pasal pemberat dan berlapis.

Sebagaimana diberitakan Kompas, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atas dugaan pemerkosaan yang terjadi di rumah jabatannya pada Rabu (11/11/2026) malam. Kasus itu kini dalam proses penyelidikan, dan korban berada dalam perlindungan.

Dahlia menambahkan, kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Bupati Kupang harus menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah di Indonesia agar perbuatan serupa tidak kembali berulang.

Proses hukum

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA PPO) Polda NTT Komisaris Besar Nova Irone Surentu menegaskan, penanganan dugaan kekerasan seksual atau TPKS oleh Bupati Kupang menjadi perhatian serius kepolisian. Sebab, tindak itu menyangkut hak asasi manusia, harkat, dan martabat korban.

Menurut Nova, peristiwa TPKS bermula ketika korban diajak oleh seseorang berinisial EK dengan dalih untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah itu, korban bersama EK dan LS, bergerak ke lokasi kejadian (rumah dinas Bupati Kupang) tanpa diberi tahu tujuannya.

Di lokasi tersebut, korban diduga mengalami pemaksaan dan kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan. Korban melaporkan mengalami TPKS dua kali di lokasi kejadian.

Saat ini tim penyidik Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT bersama instansi terkait menerbitkan administrasi penyelidikan serta mengajukan permintaan dan pelaksanaan Visum et Repertum (VER) pada korban di Rumah Sakit Bhayangkara untuk memperoleh bukti medis secara akurat.

Baca JugaDilaporkan atas Dugaan Pemerkosaan, Bupati Kupang Yosef Lede Angkat Bicara

Selain itu kepolisian minta keterangan korban dan lima saksi yang mengetahui rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah kejadian. Penyidik bersama tim Inafis yang membantu mengidentifikasi kasus, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) demi mengamankan barang bukti, mengidentifikasi petunjuk fisik, dan merekonstruksi situasi di lokasi.

Kepolisian juga berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta psikolog forensik untuk mendampingi pemulihan trauma korban, dan menempatkan korban di rumah aman. Selain itu kerja sama tersebut untuk memastikan korban berada dalam perlindungan penuh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

” Rencana tindak lanjut penyelidik akan segera memanggil saksi-saksi yang belum diperiksa dan pihak terlapor, berkoordinasi terkait hasil resmi VER dan hasil konseling psikolog forensik, serta akan melaksanakan gelar perkara guna menentukan status hukum lebih lanjut,” ujar Nova.

Atas dugaan perbuatan itu, bupati sebagai terlapor dikenakan Pasal 6 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Pasal itu mengatur sanksi bagi tiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau memanfaatkan kerentanan seseorang untuk menjadi sasaran kekerasan seksual, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp 300 juta.

Kementerian PPPA akan mengawal

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) turut mengecam dugaan kekerasan seksual yang menyeret pejabat publik di NTT tersebut. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menegaskan negara hadir dan tak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku kekerasan seksual, terlebih pejabat publik yang seharusnya jadi teladan masyarakat.

Penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang tidak setara telah menempatkan korban pada posisi yang sangat rentan. Oleh karena itu, proses hukum wajib berjalan secara transparan, obyektif, dan berkeadilan.

”Saat ini Kementerian PPPA melalui Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA NTT dan LPSK guna memastikan hak pemulihan korban terpenuhi,” ujar Menteri PPPA yang akrab disapa Arifah, akhir pekan lalu.

Secara khusus, Menteri PPPA memberikan apresiasi atas keberanian korban dan keluarganya yang melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Hal itu penting sebagai langkah krusial untuk mencegah celah impunitas.

Adapun masyarakat dimbau untuk menghormati privasi korban, dengan tidak menyebarkan informasi pribadi yang memicu trauma. Kementerian PPPA menyediakan saluran aduan SAPA129 melalui hotline 129 atau WhatsApp 08111-129-129.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Komisi X DPR Sebut Sekolah Swasta Gratis 2027 Sudah Dianggarkan: Kurang Lebih Rp 5 T
• 9 jam lalukumparan.com
thumb
Uni Eropa Siap Terlibat dalam Perundingan Damai Rusia-Ukraina melalui Format E5, Rusia Beri Tanggapan
• 19 jam lalupantau.com
thumb
Harga Acuan Batubara Naik 4,15% pada Paruh Kedua November
• 9 jam lalukatadata.co.id
thumb
Peringatan Dini Cuaca BMKG 17-18 November 2026: Waspada Hujan Lebat di Jawa Tengah hingga Kalimantan
• 15 jam lalukompas.tv
thumb
Konsistensi Java United di Super League Bakal Dapat Ujian Berat dari Persebaya Surabaya yang Lapar Kemenangan
• 9 jam laluharianfajar
Berhasil disimpan.