JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, atas nama pemerintah, mengapresiasi Pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI atas inisiatif pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menyelaraskan pandangan, memperjelas arah pengaturan, dan memastikan norma yang dirumuskan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
BACA JUGA:BPSDM Kemendagri Capai Nilai Kearsipan 97,12, Raih Peringkat 1 LAKI 2026
“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Mendagri pada Rapat Kerja Tingkat I Bersama Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia mengatakan, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto telah menugaskan Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.
Ia juga menggarisbawahi bahwa pembaruan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan pelindungan data pribadi.
BACA JUGA:Evaluasi Dana Otsus, Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Lakukan Pembenahan Administrasi dan Pengawasan
Mendagri menambahkan, pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number.
Melalui penguatan tersebut, penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik diharapkan semakin terintegrasi sehingga masyarakat tidak terus-menerus dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor identitas yang berbeda-beda.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat.
Namun, Mendagri menegaskan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh data sektoral harus digabungkan ke dalam satu basis data tanpa batas.
Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data sektoral yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.
BACA JUGA:Evaluasi Dana Otsus, Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Lakukan Pembenahan Administrasi dan Pengawasan
“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” sambung Mendagri.
Dalam rapat itu, Mendagri juga menyampaikan usulan pemerintah agar akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi data.
- 1
- 2
- »





