Jakarta, VIVA - Pemerintah membuka peluang penguatan kewenangan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mengelola potensi pariwisata daerah.
Salah satunya melalui revisi undang-undang kedua provinsi tersebut, termasuk mengadopsi kebijakan pungutan terhadap wisatawan asing seperti yang telah diterapkan di Bali.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan dukungannya terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi NTB dan NTT.
Revisi tersebut diharapkan dapat memperkuat kekhasan daerah sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dukungan itu disampaikan Bima dalam Rapat Dengar Pendapat terkait penyusunan RUU NTB dan NTT di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/26).
"Kementerian Dalam Negeri tentu sangat memahami dan mendukung upaya atau keinginan dari dua provinsi ini untuk menjadikan apa yang diatur bagi Provinsi Bali untuk kemudian juga diadopsi dan dikembangkan di NTB dan di NTT," ujar Bima.
Menurut Bima, kebijakan yang sudah berjalan di Bali dapat menjadi referensi bagi NTB dan NTT. Namun, penerapannya tidak bisa dilakukan begitu saja karena harus disesuaikan dengan karakteristik, potensi sumber daya alam, serta kondisi sosial budaya dan religius masing-masing daerah.
Dia juga menilai penguatan kewenangan daerah dalam menarik pungutan dari wisatawan asing berpotensi menjadi sumber pendanaan tambahan. Meski demikian, kebijakan tersebut harus memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi.
"Kami sangat mendukung adanya penguatan kewenangan untuk pungutan dari wisatawan asing, tapi catatannya tadi tentu ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Bima mengingatkan, pendapatan dari pungutan wisatawan asing harus dikelola secara jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Pelaku usaha lokal juga perlu dilibatkan agar perkembangan sektor pariwisata tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi turut menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.
Selain persoalan pendanaan, Bima menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RIPPARDA) harus menjadi acuan dalam penyusunan anggaran maupun pengaturan tata ruang.
"RIPPARDA inilah, atau RIPDA inilah yang menjadi desain yang kemudian diturunkan dalam konteks penganggaran di daerah masing-masing dan juga dikoordinasi dengan pemerintah pusat," katanya.





