Jakarta, VIVA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial (bansos) pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Tito mengatakan, digitalisasi Perlinsos menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Melalui sistem tersebut, data masyarakat akan diverifikasi dan divalidasi secara digital sehingga penerima bansos dapat diidentifikasi dengan lebih akurat.
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Menurut Tito, program digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government).
Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.
"Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada," jelas Tito.
Data Penerima Bansos Akan Diverifikasi Secara DigitalTito menilai ketepatan sasaran penyaluran bansos masih perlu diperkuat. Sebab, pemerintah masih menemukan kondisi ketika masyarakat yang relatif mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang lebih membutuhkan belum tercatat sebagai penerima.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga. Salah satu sumber data yang digunakan adalah data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Integrasi data tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih cepat. Pemeriksaan juga memanfaatkan teknologi biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.
Tito menyebut sebagian besar data penduduk Indonesia telah tersimpan dalam sistem Kemendagri. Kondisi tersebut menjadi salah satu modal untuk mendukung proses verifikasi calon penerima bantuan secara digital.





