Wapres Baru Ditantang Buka 19 Juta Lapangan Kerja, Bukan Sekadar Jadi Jatah Koalisi

harianfajar
1 jam lalu
Cover Berita

HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil presiden baru yang akan ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Desember 2026 mendatang ditantang untuk menjawab persoalan pengangguran.

Bukan sekadar memenuhi kepentingan koalisi politik, pendamping Presiden Prabowo Subianto harus mampu menuntaskan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja baru.

Direktur Economic Transformation and Oversight Studies (Etos Politica), Najamuddin Arfah, menegaskan pergantian wakil presiden tidak boleh menghapus tanggung jawab pemerintah terhadap generasi milenial dan Generasi Z.

Menurutnya, anak muda saat ini lebih membutuhkan keterwakilan substantif melalui kebijakan ekonomi yang mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan.

Ia menilai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden menjadi momentum untuk mengevaluasi kebutuhan generasi muda terhadap kepemimpinan nasional.

“Bagi jutaan generasi milenial dan generasi Z yang setiap hari berhadapan langsung dengan kerasnya realitas pasar tenaga kerja dan lonjakan biaya hidup, pergantian figur di istana bukanlah persoalan utama. Yang dibutuhkan adalah keterwakilan substantif,” ujar Najamuddin di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut alumni Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut, Indonesia tidak cukup hanya menghadirkan pemimpin berusia muda. Sosok yang mendampingi Prabowo harus memiliki visi teknokratis, keberpihakan terhadap anak muda, serta kemampuan menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi lapangan kerja yang layak.

Tantangan tersebut semakin mendesak jika melihat kondisi pasar tenaga kerja nasional. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026 yang dirilis 5 November 2026, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang dari total 155,37 juta angkatan kerja.

Kelompok usia 15–24 tahun menjadi penyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi. Persentase pengangguran lulusan SMK tercatat mencapai 8,20 persen, sedangkan lulusan pendidikan tinggi sebesar 5,09 persen.

Persoalan lainnya terlihat dari angka pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan atau Not in Employment, Education, or Training (NEET). Data BPS Februari 2026 menunjukkan proporsi kelompok usia 15–24 tahun dalam kategori tersebut mencapai 19,44 persen.

Artinya, hampir satu dari lima anak muda Indonesia berada di luar aktivitas pekerjaan maupun pendidikan.

Najamuddin juga menyoroti dominasi sektor informal yang masih membayangi kualitas pasar kerja nasional. BPS mencatat pekerja informal mencapai 57,93 persen atau sekitar 85,73 juta orang, sementara pekerja formal hanya 42,07 persen.

Kondisi tersebut memperbesar kerentanan ekonomi masyarakat, terutama generasi muda yang bekerja tanpa kepastian pendapatan dan perlindungan memadai. Ekspansi pekerjaan berbasis ekonomi gig serta meningkatnya pekerjaan rentan (precarious work) turut menjadi tantangan bagi penguatan kelas menengah.

Najamuddin menilai persoalan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan menjaga stabilitas politik. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, khususnya melalui sektor industri yang mampu membuka banyak pekerjaan.

Ia mengkritik arah hilirisasi yang selama ini dinilai masih terlalu berorientasi pada industri padat modal (capital-intensive). Model tersebut dinilai belum optimal menyerap tenaga kerja lokal, terutama dari kalangan anak muda.

“Ujian sesungguhnya bagi pendamping Presiden Prabowo Subianto nanti terletak pada kesanggupannya menerjemahkan stabilitas politik menjadi kesejahteraan nyata dan lapangan kerja layak,” tegasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Etos Politica mengajukan tiga agenda strategis bagi wakil presiden baru.

Pertama, mengarahkan kebijakan hilirisasi dan reindustrialisasi ke sektor pengolahan padat karya agar mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kembali porsi pekerja formal.

Kedua, mereformasi pendidikan vokasi agar lebih selaras dengan kebutuhan industri masa depan, terutama sektor ekonomi hijau dan digital. Dengan begitu, lulusan pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ketiga, memperluas jaring pengaman sosial bagi puluhan juta pekerja informal sekaligus membuka akses permodalan bagi wirausaha muda di berbagai daerah.

Najamuddin menegaskan, pemilihan wakil presiden baru seharusnya tidak berhenti pada kalkulasi pembagian kekuasaan antarkelompok politik. Figur yang terpilih harus mampu menghadirkan solusi konkret atas persoalan pengangguran, pekerjaan informal, dan menyusutnya peluang ekonomi generasi muda.

Dengan demikian, keberhasilan wakil presiden baru tidak semata diukur dari posisi politiknya, tetapi dari kemampuannya menghadirkan pekerjaan layak dan masa depan ekonomi yang lebih menjanjikan bagi anak muda Indonesia. (*)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Panglima Korpasgat Kunjungi Batalyon Parako 463 Pasgat di Medan
• 14 jam lalutvonenews.com
thumb
Viral Pria Mengamuk Bawa Sajam di Pasar Banjarsari, Pelaku Diamankan Polisi
• 5 jam lalueranasional.com
thumb
Mojo Batik Festival 2026 Dorong Batik Mojokerto Mendunia
• 21 jam lalukompas.tv
thumb
Chandra Liow Berani Hidupkan Suzzanna dalam Balutan Horor Komedi
• 6 jam lalukumparan.com
thumb
Tragis! Ibu Rumah Tangga di Indramayu Dibunuh Tetangga, Jasad Dibakar dalam Mobil | BERUT
• 23 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.