Prabowo Subianto Presiden meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengundur waktu Sidang Paripurna dalam rangka memilih dan melantik Wakil Presiden yang baru, dari yang terjadwal Rabu (2/12/2026), menjadi Rabu (9/12/2026).
Permintaan itu disampaikan Presiden dalam surat yang dikirim kepada Pimpinan MPR RI, hari ini, Senin (16/11/2026), dan dibahas di Rapat Gabungan.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahmad Muzani Ketua MPR RI mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Gabungan, MPR menyetujui usulan Presiden terkait pengunduran waktu pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden.
“Dalam suratnya, Presiden mengusulkan Sidang Paripurna dalam rangka pemilihan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Desember. Rapat Gabungan menyetujui tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari pelaksanaan Sidang Paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dan sekaligus pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Menurut Muzani, MPR memahami padatnya jadwal kenegaraan Prabowo Presiden pekan ini.
Sehingga, Prabowo masih perlu waktu untuk berbicara dengan koalisi dan tokoh-tokoh nasional sebelum menentukan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
“Presiden memerlukan waktu untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” tegasnya.
Seperti diketahui, pada Kamis (12/11/2026) lalu Gibran Rakabuming Raka berhenti menjabat Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI 1945, MPR punya waktu 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam rentang waktu itu, Prabowo Presiden harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti paling lambat 14 hari sesudah menerima surat permintaan dari MPR. (rid/ipg)




