Dugaan Pelecehan di Unila, Mahasiswa Soroti Lambatnya Penanganan dan Tuntut Ruang Aman

kompas.id
2 jam lalu
Cover Berita

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS – Ratusan mahasiswa menghadiri forum terbuka bersama pimpinan perguruan tinggi membahas kasus dugaan pelecehan di Gedung Serbaguna Universitas Lampung atau Unila, Senin (16/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyoroti lambatnya penanganan kasus dan menuntut ruang aman di lingkungan pendidikan tinggi.

Sidang terbuka itu merupakan tindak lanjut dari dari unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unila Melawan, pada Kamis (12/11/2026). Sebelumnya, mahasiswa juga menuntut dosen terlapor berinisial RF dihadirkan dalam forum tersebut. Namun, RF disebut tidak bisa hadir setelah karena sedang umroh.

Forum itu dihadiri oleh Rektor Unila Lusmeilia Afriani beserta jajaran wakil rektor dan perwakilan pimpinan dari seluruh fakultas. Selain itu, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggo (Satgas PPKTP) Unila Mamanda S Ginting beserta tim juga turut hadir.  

Adapun juru bicara mahasiswa diwakili oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung Aditya Putra Bayu dan Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Melawan Jane Elizabeth.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyoroti lambatnya penanganan kasus dugaan pelecahan yang dialami olah SA, saat masih menjadi mahasiswa di Program Pascasarjana Unila. Padahal, SA sudah melaporkan dugaan pelecehan dengan terlapor dosen berinsial RF pada Satgas PPKPT Unila sejak Mei 2026.

“Kejadian ini sudah terlapor pada satgas PPKPT pada Juni 2026. Laporan itu seharusnya paling lama ditindaklanjuti selama 7 hari dan penyelidikan selama 30 hari. Namun, sampai sekarang dan korban bersuara di media sosial baru satgas memproses kembali. Sudah berapa bulan kasus ini mangkrak?,” ujar Aditya melontarkan pertanyaan.

Menjawab pertanyaan itu, Mamanda mengatakan, Satgas PPKPT sebenarnya terus mendalami kasus tersebut. Selama proses tersebut juga terjadi pergantian kepemimpinan Satgas PPKPT Unila. Sebagai pimpinan baru, dia telah meminta keterangan berbagai pihak, termasuk korban, dosen terlapor, hingga saksi ahli untuk mendalami kasus dugaan pelecahan tersebut. “Kami tidak diam, kami bekerja terus, tapi kasus ini sudah di-up oleh media terlebih dahulu,” ucap Mamanda.

Kasus dugaan pelecehan terhadap SA memang mencuat ke publik setelah korban bersuara di media sosial. Dalam unggahannya, korban menyebut pelecehaan itu terjadi di ruang kerja RF pada 5 Mei 2026. Korban mengaku dielus, dipeluk, kedua pipinya dipegang, dan keningnya dicium oleh RF. Korban juga menunjukkan bukti laporan percakapan dengan dosen tersebut.

Saat ini, kasus tersebut juga sedang diselidiki polisi setelah korban membuat laporan pada Senin (9/11/2026). Kendati begitu, mahasiswa tetap menuntut agar dosen terlapor segera diberi sanksi administrasi berupa pemecatan atas pelanggaran berat yang dilakukannya.

“Pertama, kami menuntut pihak Rektorat Universitas Lampung memberikan sanksi terberat berupa pemecatan dan penonaktifan pelaku sebagai akademisi. Selain itu, mahasiswa juga menuntut penanganan kasus pelecehan secara adil, objektif, dan transparan,” kata Aditya membacakan poin-poin tuntutan mahasiswa.

Sementara itu, Jane mengatakan, mahasiswa juga mendesak pimpinan Unila mengevaluasi kinerja Satgas PPKPT dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selain kasus yang menimpa SA, mahasiswa mencatat setidaknya ada empat kasus dugaan kekerasan seksual yang penanganannya belum tuntas. Mahasiswa juga menuntut transparansi tim satgas atas kasus-kasus yang sedang ditangani.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga mendorong pihak kampus untuk memperketat standar operasional prosedur dalam proses bimbingan akademik mahasiswa. Peguruan tinggi harus memfasilitasi kamera pemantau di setiap ruang bimbingan agar kasus serupa tidak terulang lagi.

Mahasiswa juga meminta pimpinan Unila mengawal tegas seluruh kasus kekerasan seksual serta merekomendasikan sanksi pidana kepada pihak berwenang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menunjukkan keberpihakan kampus untuk melindungi korban.

Menanggapi tuntutan tersebut, Lusmeilia menyatakan dukungan terhadap upaya pencegahan kekerasan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus. “Kita bicara masalah kekerasan yang tidak kita setujui semuanya. Jangan sampai ada kekerasan di lingkungan kampus,” ujarnya.

Dia berjanji akan menyampaikan rekomendasi mahasisa tersebut pada pemerintah pusat untuk menindaklanjuti sanksi terhadap RF. Menurut dia, pihak kampus sebenarnya sudah memberikan sanksi terhadap RF sejak Juni 2026.

Sejak korban melaporkan dugaan pelecehan, RF sudah dibebastugaskan dari seluruh aktivitas bimbingan mahasiswa. Saat ini, RF juga sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua program studi dan dinonaktifkan dari seluruh kegiatan di lingkungan kampus.

Kendati begitu, proses pemberhentian RF sebagai dosen yang berstatus PNS berada di bawah kewenangan kementerian. Pimpinan kampus hanya bisa memberikan rekomendasi.

Baca JugaMahasiswa Unila Berunjuk Rasa, Dukung Korban Pelecehan Seksual dan Tuntut Dosen Dipecat
Berbenah

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan, Perkumpulan DAMAR, Afrintina berpendapat, kasus dugaan pelecehan seksual yang berulang kali terjadi di lingkungan perguruan tinggi seharusnya menjadi peringatan agar kampus segera membenahi sistem secara menyeluruh.

“Relasi dosen dan mahasiswa merupakan relasi profesional yang di dalamnya terdapat ketimpangan relasi kuasa. Dosen memiliki kewenangan akademik yang dapat memengaruhi keberlangsungan studi mahasiswa. Karena itu, penyalahgunaan kewenangan dan relasi kuasa harus dicegah melalui sistem kelembagaan yang kuat, bukan sekadar imbauan kepada individu,” kata Afrintina.

Menurut dia, perlu ada pengaturan yang jelas mengenai mekanisme bimbingan akademik yang aman, termasuk penggunaan ruang bimbingan yang transparan dan tidak tertutup atau terkunci. Ruangan itu juga harus dipastikan mempunyai akses pengawasan dan pengaturan waktu dan komunikasi profesional antara dosen dan mahasiswa.

Dalam kasus ini, pihaknya sempat mengambil peran sebagai kuasa hukum korban dengan fokus pada penanganan nonlitigasi, khususnya untuk memastikan korban memperoleh pendampingan, pemulihan, dan akses terhadap layanan yang dibutuhkan. Dalam prinsip layanan tersebut, pendampingan korban pada dasarnya dapat dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak.

Namun, terjadi berbagai hambatan administratif saat korban akan mengakses layanan psikolog dan konseling. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme kolaborasi antarlembaga belum berpihak pada kebutuhan korban.

“Ini menjadi catatan penting, sebab lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak semestinya hadir untuk mempermudah akses korban terhadap hak-haknya, bukan menambah beban administratif maupun psikologis yang harus ditanggung korban,” ujar Afrintina.

Baca JugaKorban Dugaan Kekerasan Seksual Dosen Unila Lapor ke Polda Lampung

 


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Wamensos Sebut Sekolah Rakyat Hadir Putus Rantai Kemiskinan Antargenerasi
• 22 jam laludetik.com
thumb
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sejumlah Wilayah Sumut Hari ini
• 15 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Lapangan Gas Ketapang Ditarget Produksi 2028, Penuhi Kebutuhan Industri di Jatim
• 6 jam lalukumparan.com
thumb
Gerindra Sultra Dukung Dasco jadi Cawapres, Sosok Berkapasitas di Kepemimpinan Nasional
• 1 jam lalukumparan.com
thumb
Italia Dibantai Belgia 1-4, Roberto Mancini Gagal Bawa Gli Azzurri ke Perempat Final
• 14 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.