JAKARTA, KOMPAS - Sidang Paripurna MPR dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru yang semula dijadwalkan pada 2 Desember disepakati diundur menjadi 9 Desember 2026. Penundaan tersebut diputuskan setelah MPR menerima usulan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan waktu tambahan untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi di tengah padatnya agenda kenegaraan.
Keputusan untuk menunda pelaksanaan sidang paripurna pengisian posisi wakil presiden (wapres) itu diambil dalam rapat gabungan MPR di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Senin (16/11/2026). Selain pimpinan MPR, rapat gabungan juga diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi partai politik dan kelompok DPD di MPR.
“Tanggal Desember 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kami sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden RI,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani seusai rapat.
Setelah kursi wakil presiden kosong karena ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka, MPR bertanggung jawab untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, MPR akan memilih dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden.
Berdasarkan Pasal 136 Ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, Presiden punya waktu untuk mengusulkan dua calon wapres paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR digelar. Adapun MPR, pada Jumat (13/11/2026), telah memutuskan untuk menggelar sidang paripurna pengisian posisi wakil presiden pada 2 Desember 2026.
Oleh karena itu, jika merujuk Tata Tertib MPR, Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 18 November 2026. Padahal, pada 18 November 2026, Presiden Prabowo masih harus berada di Shenzhen, China, guna mengikuti KTT Ke-33 APEC. Sebelumnya, pada 15-17 November Presiden dijadwalkan berada di Manila, Filipina untuk menghadiri KTT Ke-49 ASEAN.
Muzani menjelaskan, penundaan jadwal sidang paripurna diputuskan dengan mempertimbangkan usulan Presiden. Melalui surat yang dilayangkan pada Senin siang, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna MPR ditunda satu pekan.
“Dalam surat itu, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan wakil presiden diusulkan tanggal 9 Desember,” tuturnya.
Penundaan itu diusulkan karena padatnya agenda kenegaraan Presiden. Selama sepekan ini, Presiden akan berada di luar negeri untuk mengikuti KTT ASEAN dan KTT APEC.
Selain itu, Presiden juga membutuhkan waktu tambahan untuk berdikusi dengan partai-partai koalisi serta sejumlah elemen bangsa lain sebelum menetapkan dua calon wakil presiden yang akan diusulkan ke MPR.
Menurut Muzani, MPR dapat memahami usulan dan pertimbangan Presiden. Karena itu, MPR tidak mempersoalkan penundaan sidang paripurna selama satu pekan dari jadwal semula. Terlebih, pelaksanaan sidang pada 9 Desember 2026 masih berada dalam tenggat waktu 60 hari untuk pengisian jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Serial Artikel
Tak Sodorkan Nama, Apa Kriteria Calon Wapres Idaman Partai Koalisi Prabowo?
Kendati tidak mengusulkan nama calon wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka, partai-partai koalisi menitipkan sederet kriteria calon wapres ideal.
Dengan perubahan jadwal sidang paripurna itu, lanjut Muzani, tenggat waktu penyerahan usulan dua nama calon wakil presiden juga berubah. Jika sebelumnya Presiden harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada 18 November, kini menjadi 25 November 2026.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, Presiden Prabowo akan menyerahkan sendiri dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran ke MPR. Menurut rencana, Presiden akan menyerahkan usulannya sesuai tenggat, yakni pada 25 November 2026.
akan serahkan sendiri dua calon nama cawapres pengganti Gibran ke MPR. Ini dinilai kehormatan bg MPR. Setiap ketua fraksi MPR diminta menerima Presiden pd tgl 25 November.
”Dengan mundurnya jadwal paripurna menjadi 9 Desember, Presiden memiliki waktu tambahan untuk mematangkan pertimbangan,” kata Muzani.
Menurut Muzani, persiapan yang lebih matang memang diperlukan mengingat proses pengisian jabatan wakil presiden oleh MPR merupakan dinamika ketatanegaraan baru sejak era Reformasi.
“Aspek penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis. Baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” tuturnya.
Sementara itu, selain menyepakati jadwal dan mekanisme pelantikan, rapat gabungan juga memutuskan pembentukan tim verifikasi serta panitia ad hoc. Tim verifikasi bertugas memeriksa dokumen persyaratan dua calon wapres usulan Presiden. Sementara panitia ad hoc mempunyai tugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Rapat gabungan memberikan kepercayaan kepada Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan-Indonesia (PDI-P) Bambang Wuryanto untuk memipin panitia ad hoc. Panitia ad hoc beranggotakan total 36 orang yang telah ditetapkan dari unsur fraksi partai politik dan kelompok DPD.
Sementara itu, untuk tim verifikasi, rapat menetapkan Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Nasdem Lestari Murdijat sebagai koordinator tim. Posisi ketua tim verifikasi akan diisi oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman, sedangkan jabatan sekretaris diisi oleh perwakilan dari Fraksi PDI-P tetapi belum disampaikan namanya.





