Saat ini, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan dalam melaksanakan pembangunan. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas fiskal dan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Tantangan tersebut membuat sejumlah daerah harus lebih kreatif dalam mengelola anggaran untuk memastikan program-program pembangunan tetap berjalan. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan mendorong pemanfaatan obligasi daerah.
Penggunaan obligasi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Instrumen ini dinilai berpotensi membuka sumber pendanaan baru bagi pemerintah daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal.
Meski dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan, penerbitan obligasi daerah tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko-risiko tersebut perlu dicermati oleh setiap pemerintah daerah sebelum memutuskan untuk menerbitkannya.
Untuk membahas secara menyeluruh manfaat dan tantangan obligasi daerah, Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI bersama detikcom menggelar kegiatan bertajuk 'Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik' di Jakarta pada 18-19 November 2026.
Tidak hanya itu, acara tersebut juga akan membahas sejumlah aspek, seperti kriteria dan indikator kelayakan daerah serta proyek yang akan dibiayai. Forum ini juga akan mengulas risiko dan tata kelola obligasi daerah secara menyeluruh. Melalui diskusi tersebut, diharapkan pemanfaatan obligasi daerah dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembangunan daerah.
Sarasehan ini juga akan mengulas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membangun ekosistem obligasi daerah yang kredibel dan transparan, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor. Peluang penjaminan oleh pemerintah pusat, baik secara penuh maupun sebagian, juga menjadi salah satu isu yang akan didiskusikan.
Dari sisi legislatif, Komisi XI DPR RI akan memberikan pandangan mengenai penguatan kerangka hukum obligasi daerah. Hal ini termasuk urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah sebagai landasan hukum yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengakses sumber pembiayaan alternatif.
Kalangan akademisi juga akan memberikan kajian mengenai kelayakan penerbitan obligasi daerah, mulai dari kapasitas fiskal, kemampuan pembayaran, kelayakan proyek, hingga risiko gagal bayar. Di sisi lain, para pelaku pasar dan investor akan membahas kesiapan ekosistem pasar modal, mulai dari penjamin emisi, lembaga pemeringkat, wali amanat, hingga mekanisme distribusi dan perdagangan obligasi.
Melalui forum ini, pengembangan obligasi daerah diharapkan dapat dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari aspek kesiapan kelembagaan, kapasitas fiskal, kelayakan proyek, dan minat pasar.
Jangan lewatkan pembahasan menarik mengenai peluang hingga tantangan pembiayaan melalui obligasi daerah dalam Sarasehan Nasional ini. Saksikan secara langsung melalui live streaming pada Rabu dan Kamis, 18-19 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB di detikcom. Ikuti rangkaian berita dan pembahasan selengkapnya hanya di detikcom!
(anl/ega)





