Kejagung Tak Puas Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun, Jaksa Ajukan Banding

viva.co.id
1 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Kejaksaan Agung (Kejagung) belum puas dengan vonis lima tahun penjara terhadap mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam perkara korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi mengajukan banding atas putusan tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, upaya hukum banding telah diajukan pada Rabu pekan lalu.

Baca Juga :
Tak Pandang Jabatan, Irjen Reza Tegaskan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Terus Diusut
Karhutla di Sumsel Akhirnya Padam, Namun Kini Ancaman Banjir dan Longsor Mengintai

Saat ini, jaksa tengah menyiapkan materi untuk memperkuat alasan pengajuan banding.

"Dalam hal ini, jaksa penuntut umum (JPU) sudah mengajukan upaya hukum banding pada hari Rabu pekan lalu dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding," katanya, Senin (16/11/26).

Anang menjelaskan, salah satu pertimbangan jaksa mengajukan banding karena pihak Hery Susanto lebih dahulu menempuh langkah hukum serupa.

"Salah satunya karena terdakwa mengajukan banding, serta (alasan, red.) yang lainnya diungkap dalam memori banding dan kontra memori banding," katanya.

Meski demikian, Kejagung menghormati keputusan Hery untuk mengajukan banding. Anang menegaskan, upaya hukum tersebut merupakan hak terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Hery Susanto setelah dinyatakan terbukti menerima suap dalam perkara korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026.

Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati menyatakan Hery menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan mencapai Rp3,87 miliar saat masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026.

Suap tersebut diberikan untuk menggerakkan Hery agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI terkait persoalan tata kelola pertambangan nikel.

Selain hukuman penjara, Hery juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.

Majelis hakim turut membebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,87 miliar kepada Hery. Rumah miliknya di kawasan Pulo Gebang, Jakarta, turut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti tersebut.

Apabila kewajiban membayar uang pengganti tidak dipenuhi, Hery terancam hukuman tambahan berupa pidana penjara selama tiga tahun. (Ant)

Baca Juga :
Gegana Turun Tangan Periksa 36 Kontainer di Belawan, Ada Apa di Dalamnya?
Bupati Kupang Dilaporkan Terkait Dugaan Kekerasan Seksual, Menteri PPPA Singgung Penyalahgunaan Wewenang
Tragedi Crane Roboh Tewaskan 1 Pekerja di Mega Kuningan, Pemprov DKI Pastikan Proyek Diperiksa Menyeluruh

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Airlangga Optimistis ICA-CEPA Bisa Dongkrak Perdagangan RI-Kanada hingga Dua Kali Lipat
• 11 jam laluidxchannel.com
thumb
BNI Perkuat Pembiayaan Ekosistem Perumahan, Dukung Program 3 Juta Rumah
• 10 menit laludisway.id
thumb
Selat Hormuz Masih Bergejolak, Iran: Tiga Kapal Tanker Minyak Menabrak Ranjau dan Terbakar
• 11 jam laluerabaru.net
thumb
Bareskrim Usut TPPU Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Rp67,9 Miliar
• 2 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Enam Lokasi Muktamar Muhammadiyah ke-49, Ini Sebaran Agendanya di Medan
• 15 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.