Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

rctiplus.com
5 jam lalu
Cover Berita
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027Nasional | sindonews | Senin, 16 November 2026 - 17:55Dengarkan Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Dia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca juga: Mendagri Tito Raih Anugerah Penggerak Kesejahteraan dan Ekonomi Daerah

Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum. Pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Baca Juga:Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor Jelang Peringatan 2 Tahun Pemerintahan

Dia meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit yakni pemerintah daerah (Pemda), serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha. Dialog tersebut diharapkan dapat menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha."Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," katanya.

Tito menegaskan Kemendagri akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran Pemda. Dia meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasannya. “Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” ucapnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang hadir dalam forum tersebut menambahkan batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Baca Juga:KPK Pamerkan Barang Bukti OTT BNPB: Uang Rp3,35 Miliar, Emas, hingga Kripto

Sementara, penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.

“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data statistic dari Badan Pusat Statistik (BPS),” ujarnya.

#nasional

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Rupiah Melemah ke Rp18.226/USD, tapi Menguat Lawan Mata Uang Asia
• 15 jam lalumedcom.id
thumb
Video: Nasib IHSG dan Rupiah Saat Pasar Pantau KTT APEC - Suku Bunga BI
• 14 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Jalinsum Berlubang, Belasan Pemotor Jadi Korban Kecelakaan
• 1 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Pengakuan Jujur Luis de la Fuente usai Spanyol Dipermalukan 10 Orang Pemain Ingg
• 11 jam lalutvonenews.com
thumb
Pembangunan Stadion Sudiang Makassar Hampir Capai 30 Persen, Waskita Targetkan Rampung pada 2027
• 13 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.