Pantau - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mulai mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar di Sulawesi Selatan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp67,9 miliar.
Pengusutan tersebut merupakan pengembangan dari perkara penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi yang sebelumnya diungkap Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dengan tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Suhasto, mengatakan pihaknya telah menerima laporan polisi dari Polda Sulsel terkait dugaan pencucian uang dalam perkara tersebut.
"Untuk penanganan laporan TPPU tersebut akan diterima dan didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.
Bareskrim akan mengembangkan penyidikan untuk mengungkap aliran dana hasil dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari kegiatan tersebut.
Bareskrim Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana dan Aset Hasil KejahatanDalam pengusutan dugaan TPPU, Bareskrim Polri akan mengoptimalkan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Penyidik akan menerapkan prinsip follow the money atau mengikuti aliran uang serta follow the asset atau menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Pendekatan tersebut dilakukan untuk mengetahui ke mana dana hasil penyalahgunaan BBM subsidi mengalir, siapa saja pihak yang menerima, serta kemungkinan dana tersebut telah digunakan untuk membeli atau mengalihkan kepemilikan aset tertentu.
Suhasto menegaskan bahwa penelusuran tidak hanya dilakukan terhadap uang tunai maupun transaksi perbankan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan.
"Jadi, akan kami tracing (lacak, red.), uangnya ke mana saja. Kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kami telusuri juga asetnya di mana saja," jelas Suhasto.
Menurutnya, penyidikan TPPU menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk memastikan hasil dugaan tindak pidana tidak dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang terlibat.
Pengembangan perkara tersebut juga bertujuan mencegah kebocoran keuangan negara akibat penyalahgunaan distribusi maupun pengangkutan BBM yang memperoleh subsidi pemerintah.
"Setiap aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan, apalagi yang sudah disubsidi oleh negara ini, itu akan terus kami telusuri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Suhasto.
Polda Sulsel Bongkar Pengangkutan Biosolar Ilegal Melalui Kapal TankerSebelumnya, Polda Sulawesi Selatan membongkar dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi jenis biosolar melalui jalur laut dengan melibatkan sejumlah kendaraan tangki dan kapal pengangkut.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi menyita barang bukti sebanyak 120.000 liter atau 120 kiloliter biosolar.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyalahgunaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengangkutan dan pemindahan BBM bersubsidi dari kendaraan tangki menuju kapal yang telah disiapkan.
Biosolar tersebut terlebih dahulu diangkut menggunakan sejumlah truk tangki sebelum diduga dipindahkan ke dua kapal jenis Self Propelled Oil Barge (SPOB), yakni kapal tongkang minyak yang memiliki sistem penggerak sendiri.
Setelah berada di kapal SPOB, BBM bersubsidi diduga kembali dipindahkan melalui metode ship-to-ship atau pengoperan muatan antarkapal.
Proses pemindahan tersebut diduga dilakukan menuju kapal tanker MT Bakti 1 di wilayah perairan Makassar, Sulawesi Selatan.
Rangkaian kegiatan pengangkutan dan pemindahan BBM subsidi itu diduga berlangsung selama sekitar lima bulan, sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026.
Selama periode tersebut, total volume biosolar bersubsidi yang diduga telah dipindahkan mencapai sekitar 3.532 kiloliter atau 3,532 juta liter.
Jumlah tersebut merupakan total volume BBM yang tercatat dalam hasil penyidikan, sedangkan barang bukti yang berhasil disita kepolisian sebanyak 120 kiloliter.
Tujuh Orang Jadi Tersangka, Berkas Perkara Sudah P-21Dalam penanganan perkara pokok penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi, Polda Sulsel telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.
Berkas perkara tersebut juga telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan atau berstatus P-21 sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan proses penuntutan.
Meski perkara pokok telah dinyatakan lengkap, Bareskrim Polri masih mengembangkan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan hasil penyalahgunaan biosolar bersubsidi tersebut.
Potensi kerugian keuangan negara akibat dugaan penyalahgunaan BBM subsidi itu diperkirakan mencapai Rp67,9 miliar.
Besarnya potensi kerugian tersebut menjadi salah satu perhatian penyidik dalam menelusuri kemungkinan adanya transaksi keuangan dan aset yang berkaitan dengan kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi.
Pengembangan penyidikan juga diarahkan untuk mengidentifikasi pihak-pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari rangkaian pengangkutan dan pemindahan biosolar bersubsidi tersebut.
Polri Perluas Pengusutan untuk Lindungi Penyaluran BBM SubsidiBareskrim Polri menegaskan bahwa pengusutan dugaan TPPU merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain menindak pihak yang terbukti terlibat, penyidikan tersebut bertujuan melindungi hak masyarakat untuk memperoleh BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya.
Penelusuran aliran dana dan aset juga dilakukan untuk mengungkap kemungkinan hasil tindak pidana telah dialihkan kepada pihak lain atau digunakan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk aset.
Melalui koordinasi dengan PPATK, penyidik akan terus mendalami transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan pengangkutan biosolar di Sulawesi Selatan.
Dengan demikian, pengusutan Bareskrim kini tidak hanya berfokus pada dugaan penyalahgunaan pengangkutan 3.532 kiloliter biosolar dengan potensi kerugian negara Rp67,9 miliar, tetapi juga mencakup penelusuran uang, aset, dan pihak-pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan.




