Jakarta, VIVA - Wacana penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai penampung dan pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) menuai kritik dari parlemen.
Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, menegaskan bahwa dana pesangon merupakan hak normatif dan jaring pengaman terakhir kaum buruh yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, serta bebas dari intervensi bisnis maupun politik.
Pernyataan ini merespons sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, terkait kewajiban perusahaan menyetorkan DCP secara terpusat ke lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Pulung menilai, meski UU Nomor 27 Tahun 2026 mengamanatkan sentralisasi DCP, menyerahkan mandat tersebut kepada Danantara merupakan langkah yang keliru secara kelembagaan dan menyimpan potensi bahaya bagi keamanan dana pekerja.
"Undang-undang memang mengamanatkan pengelolaan terpusat oleh lembaga pemerintah. Tapi kenapa harus Danantara yang mengelola dana tersebut? Bukankah kita sudah punya BPJS Ketenagakerjaan yang memang terbiasa dan memiliki infrastruktur untuk mengelola dana jaminan sosial tenaga kerja?" ujar Pulung dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
Ia juga menyoroti perbedaan mendasar antara entitas pengelola investasi korporasi seperti Danantara dengan badan penyelenggara jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, dana pesangon adalah dana amanat (trust fund) milik pekerja yang berorientasi pada perlindungan sosial dan likuiditas saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bukan modal ventura atau instrumen ekspansi investasi berisiko tinggi.
Selama ini, Danantara dinilai belum menunjukkan rekam jejak transparansi dan keterbukaan laporan keuangan yang dapat diawasi publik secara mudah.
Terlebih lagi, komposisi jajaran petinggi Danantara yang didominasi kalangan pengusaha serta tidak melalui proses seleksi publik yang terbuka--berbeda jauh dengan mekanisme fit and proper test direksi BPJS Ketenagakerjaan--menimbulkan kerentanan serius terhadap konflik kepentingan (conflict of interest).
"Jika lembaga yang pimpinannya dipilih secara tertutup dan berlatar belakang pengusaha diberikan amanah mengelola triliunan rupiah dana pekerja, apa jaminannya dana itu tidak diputar untuk membiayai proyek-proyek kelompok tertentu? Ini sangat rawan konflik kepentingan," tegas Pulung.





