Ada Aturan Baru, Menperin Sarmuji: Siap Nggak Siap Harus Bersiap!

cnbcindonesia.com
3 jam lalu
Cover Berita
Foto: Dok.Kemenperin

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji meminta pelaku industri mulai mempersiapkan diri menghadapi ketentuan wajib yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dia menyoroti aturan-aturan mengenai pesangon, termasuk kewajiban perusahaan memiliki cadangan dana pesangon.

Sarmuji menegaskan, ketentuan tersebut bersifat wajib sehingga perusahaan harus mulai menyiapkan langkah untuk mematuhinya.

"Ya, itu sudah mandatori Undang-Undang ya. Jadi siap nggak siap ya harus mulai mempersiapkan diri ya. Jadi mulai sekarang sudah harus mempersiapkan diri terhadap ketentuan Undang-Undang," kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).


Dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon diatur dalam Bab XVI Pasal 253. Aturan tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca: Tok! Tak Bayar Pesangon Buruh-Penjara 4 Tahun Menanti, Ini Aturannya

Dana tersebut ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun, khususnya bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Dalam beleid tersebut juga diatur dana cadangan pesangon akan dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.

Adapun pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon dapat dikenai sanksi administratif. Sanksinya mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Meski demikian, mekanisme lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan dana cadangan pesangon tersebut masih harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sendiri telah disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Beleid ini juga mengatur bahwa peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak UU diundangkan.

Baca: Aturan-Syarat PHK Menurut Undang-Undang Baru, Bisa Batal Demi Hukum


(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Kemnaker Bantah Dana Pesangon Wajib Disetor ke Danantara

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Siswi SMA Islam Athirah 1 Makassar Jadi Finalis Duta Muda BPJS Kesehatan 2026
• 3 jam laluharianfajar
thumb
Tragis! Pemuda di Grobogan Tewas Dikeroyok 19 Orang, Diduga Salah Sasaran
• 3 jam lalurctiplus.com
thumb
Prabowo di KTT ASEAN-Australia: Kemitraan Strategis Harus Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat
• 3 jam laluidxchannel.com
thumb
Polda Riau Gelar Operasi Zebra Lancang Kuning, Ini 10 Sasaran Prioritas
• 11 jam laludetik.com
thumb
DJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong SPT Tahunan, Bakal Diminta Revisi?
• 15 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.