MPR Undur Sidang Pemilihan Wakil Presiden ke 9 Desember 2026 atas Permintaan Prabowo

pantau.com
50 menit lalu
Cover Berita

Pantau - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Sidang Paripurna MPR untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden guna mengisi kekosongan jabatan resmi diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026 tersebut mengalami penundaan selama tujuh hari setelah MPR menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo membutuhkan tambahan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung terkait penentuan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR.

Keputusan pengunduran jadwal tersebut disepakati dalam Rapat Gabungan MPR RI yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta.

MPR Sepakati Sidang Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden pada 9 Desember

Dalam konferensi pers seusai rapat gabungan pada Senin, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa seluruh unsur pimpinan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di MPR telah menyetujui perubahan jadwal tersebut.

"Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia," kata Muzani.

Menurut Muzani, perubahan jadwal dilakukan setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo yang meminta penundaan sidang karena padatnya agenda kepala negara.

"Rapat gabungan ini diselenggarakan setelah tadi pagi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR," katanya.

Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo masih memerlukan waktu untuk melakukan komunikasi dan pembicaraan dengan partai-partai politik pengusung sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden.

Berdasarkan ketentuan yang disampaikan Muzani, Presiden harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Dengan penetapan jadwal sidang pada 9 Desember 2026, batas akhir penyerahan dua nama calon wakil presiden tersebut jatuh pada Rabu, 25 November 2026.

Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden Disiapkan Panitia Ad Hoc

Selain menyepakati perubahan jadwal, Rapat Gabungan MPR RI turut membahas mekanisme pemilihan, penetapan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden yang nantinya terpilih.

Muzani menyampaikan bahwa rapat gabungan menyetujui pelaksanaan pelantikan wakil presiden dengan mengacu pada semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewenangan MPR dalam melantik presiden dan wakil presiden.

Dengan kesepakatan tersebut, MPR direncanakan melaksanakan rangkaian proses pemilihan hingga pelantikan wakil presiden dalam sidang paripurna yang telah dijadwalkan.

Namun, ketentuan teknis mengenai tata cara pemilihan wakil presiden masih akan dipersiapkan lebih lanjut oleh panitia ad hoc.

Panitia tersebut nantinya bertugas merumuskan dan menjelaskan mekanisme penyelenggaraan sidang, termasuk kemungkinan penggunaan pemungutan suara atau voting untuk menentukan wakil presiden terpilih.

"Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu," katanya.

Muzani menegaskan bahwa mekanisme pemilihan belum ditetapkan secara final karena masih menjadi bagian dari persiapan teknis yang akan dibahas oleh panitia.

Fraksi Partai Politik dan Kelompok DPD Setujui Penundaan Sidang

Ahmad Muzani memastikan bahwa permintaan penundaan Sidang Paripurna MPR dari Presiden Prabowo telah mendapatkan persetujuan pimpinan fraksi-fraksi partai politik di MPR.

Persetujuan serupa juga diberikan oleh kelompok DPD RI yang menjadi bagian dari keanggotaan MPR.

Kesepakatan kedua unsur tersebut menjadi dasar penetapan 9 Desember 2026 sebagai jadwal baru pelaksanaan Sidang Paripurna MPR untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Dengan perubahan jadwal tersebut, Presiden Prabowo memiliki tambahan waktu untuk menyelesaikan komunikasi politik terkait penentuan dua calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR.

Sesuai jadwal yang diumumkan, dua nama calon wakil presiden harus disampaikan paling lambat 25 November 2026 sebelum MPR menggelar sidang pemilihan, penetapan, pengesahan, dan pelantikan pada 9 Desember 2026.

Sementara itu, rincian mekanisme pemilihan, termasuk kemungkinan pelaksanaan pemungutan suara, masih menunggu keputusan dan penjelasan lebih lanjut dari panitia ad hoc MPR RI.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, Staf Anwar Sadad Jadi Tersangka Baru dengan Fee Rp1,26 Miliar
• 56 detik laludisway.id
thumb
Kejagung Didukung Pulihkan Aset Negara Terkait Dugaan Korupsi Dadan Cs
• 23 jam laluokezone.com
thumb
BMKG Prakirakan Bibit Siklon Tropis 92B Menguat: Aceh Waspada Hujan Lebat hingga Sangat Lebat
• 16 jam lalukompas.tv
thumb
Google dan Induk Instagram Minta Tak Perlu Izin Pakai Karya untuk Latih AI
• 1 jam lalukatadata.co.id
thumb
Warga Tangkap Buaya Muara Sepanjang 4,8 Meter di Riau, DPKP Indragiri Hilir Lakukan Evakuasi
• 19 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.