KPK Tahan Bagus Wahyudiono, Staf Anwar Sadad, Terkait Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

kumparan.com
53 menit lalu
Cover Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono (BGS), staf sekaligus orang kepercayaan Anwar Sadad (AS), tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.

Penahanan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11) pukul 19.38 WIB malam.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Bagus Wahyudiono merupakan tersangka dari pihak penerima pada klaster kedua perkara ini.

"Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu Sdr. BGS selaku staf AS dari anggota DPRD Jatim atau pihak swasta," kata Taufik dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (16/11).

Bagus ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 16 November sampai 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara.

Taufik memaparkan, dalam kasus ini, Staf Sekretariat DPRD Jawa Timur merekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan mereka.

"Atas pembagian tersebut, AS diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp 291,5 miliar," katanya.

Rinciannya, Rp 48,9 miliar pada 2019, Rp 37,6 miliar pada 2020, Rp 121,3 miliar pada 2021, dan Rp 83,7 miliar pada 2022.

Dari setiap kuota hibah yang menjadi jatahnya, Anwar Sadad diduga mensyaratkan komitmen fee kepada para koordinator lapangan (korlap).

"Dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi jatah AS, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 sampai 20 persen terhadap para korlap atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antaranggota DPRD," jelas Taufik.

Korlap yang bersedia memberikan commitment fee kemudian membentuk Pokmas atau menggunakan lembaga tertentu, lalu membuat proposal permohonan dana hibah yang disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.

Menurut Taufik, Bagus berperan penting dalam rantai tersebut.

"BGS diberi tugas untuk mengoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinir komitmen fee dari korlap, mengelola fee dari para korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS," ujarnya.

Setelah itu, para korlap yang menerima dana hibah dari jatah Anwar menyerahkan commitment fee sebesar 20 sampai 25 persen melalui tiga cara, yakni diserahkan langsung secara tunai kepada Anwar, diserahkan secara tunai atau transfer melalui Bagus yang merupakan orang kepercayaan Anwar, serta diminta membayarkan keperluan pribadi Anwar.

Dari komitmen fee sepanjang 2019-2022, Anwar diduga menerima total Rp 41,7 miliar.

"Sebesar Rp 40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp 1,26 miliar," ujar Taufik.

KPK juga mengungkap bahwa dana hibah yang telah dicairkan kepada setiap kelompok masyarakat masih dipotong lagi sebesar 20 sampai 30 persen oleh para korlap, sehingga dana yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 sampai 70 persen dari anggaran awal.

Atas perbuatannya, Bagus dan Anwar sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, KPK juga telah menyita aset milik Bagus.

"Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik BGS, meliputi satu unit rumah di Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto," ujar Taufik.

Anwar, yang kini menjabat anggota DPR RI periode 2024-2029 dan sebelumnya Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima di klaster yang sama.

Penahanan ini merupakan bagian dari pengusutan kasus korupsi masif dana hibah Jatim yang total melibatkan 21 orang tersangka. Pada 10 Oktober 2025 lalu, KPK telah menetapkan para tersangka yang terbagi ke dalam tiga klaster, terdiri dari 4 orang penerima suap dan 17 orang pemberi suap.

Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
3 Pelaku Penembakan Massal di Gereja Yordania Dihukum Gantung!
• 23 jam laluokezone.com
thumb
Mendagri Tunggu Proses Hukum soal Bupati Kupang Diduga Perkosa Mahasiswi
• 8 jam laludetik.com
thumb
Sekilas Tim Afghanistan U-17: Jurukunci Piala CAFA yang Merajai Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027
• 23 menit lalubola.com
thumb
Rentetan Serangan Udara Houthi ke Saudi, 2 Rudal Ditembak Jatuh di Riyadh
• 20 jam laludetik.com
thumb
Mencari Wakil Presiden Ideal: Penjaga Arah Bangsa, Pemecah Krisis
• 9 jam laludetik.com
Berhasil disimpan.