Pemkot-DPRD Matangkan Anggaran 2027, Program Prioritas Jadi Perhatian

harianfajar
9 jam lalu
Cover Berita

HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Pemerintah Kota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai mematangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam menyelaraskan proyeksi pendapatan daerah dengan kemampuan belanja, sekaligus memastikan program pembangunan yang direncanakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan KUA-PPAS 2027 dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027, Minggu (15/11/2026) malam.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, itu dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Makassar.

Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran sebelum ditindaklanjuti Pemerintah Kota Makassar.

“Lewat rapat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (16/11).

Dalam rekomendasinya, Banggar menyimpulkan bahwa secara prinsip rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.

Keselarasan tersebut dinilai menjadi landasan penting agar kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor perencanaan pembangunan daerah.

Sementara dalam pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Banggar memberikan sejumlah catatan, terutama terkait efektivitas penyusunan belanja, ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas perangkat daerah.

“Kami dari Banggar mengapresiasi sinergi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” katanya.

Menurutnya, koordinasi tersebut mendukung validasi dan akurasi data sehingga proses pembahasan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Banggar berharap hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 dapat menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih terarah. Dengan demikian, program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Hasil pembahasan secara terperinci antara Banggar, TAPD, dan perangkat daerah selanjutnya menjadi bahan tindak lanjut dan penyempurnaan dokumen anggaran.

Melalui rapat paripurna tersebut, Banggar meminta DPRD menetapkan rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 untuk kemudian diserahkan kepada Wali Kota Makassar.

Rekomendasi itu selanjutnya menjadi bahan bagi TAPD bersama seluruh perangkat daerah dalam menyempurnakan perencanaan anggaran.

“Sehingga kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada 2027 semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bupati Bekasi Umumkan UHC Prioritas bagi 3,4 Juta Warga, Berobat Gratis di Semua RS
• 20 jam lalukumparan.com
thumb
Pengamat Geopolitik Dukung Sufmi Dasco Gantikan Gibran Jadi Wapres
• 16 jam lalutvonenews.com
thumb
Tema dan Logo Hari Guru Nasional 2026, Diperingati 25 November
• 1 jam lalukompas.tv
thumb
Pemprov Jabar Laksanakan Lelang Pembongkaran Teras Cihampelas
• 21 jam lalukumparan.com
thumb
Surya Pertiwi (SPTO) Umumkan Dividen Interim Rp35 per Saham
• 17 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.