BRAN-Kemenhut Perkuat Satu Data, Bidik Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Hutan

viva.co.id
31 menit lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian kawasan hutan.

Langkah tersebut menjadi fokus audiensi Kepala BRAN dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11).

Baca Juga :
Relokasi Warga Terdampak Proyek Bendungan Karangnongko Blora Terkendala Izin Kemenhut, DPR Janji Kawal sampai Pusat
Buntut Karhutla Capai 901 Hektare, Perusahaan Asal Singapura Jadi Tersangka

Di tengah persoalan tumpang tindih penguasaan tanah, konflik agraria berkepanjangan, dan tantangan deforestasi, Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian harus dimulai dari kesamaan data, kejelasan status hukum, dan verifikasi faktual di lapangan.

"Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat," tegas Kepala BRAN.

3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria Perlu Verifikasi

Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari berbagai sumber, BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan, termasuk indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.

Selain itu, terdapat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data.

Angka-angka tersebut masih memerlukan verifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan, dan kondisi masyarakat di lapangan.

"Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru," ujar Kepala BRAN.

TORA 3,11 Juta Hektare dan Perhutanan Sosial 8,4 Juta Hektare

Kepala BRAN turut menyoroti pentingnya menghubungkan capaian penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang dibahas dalam audiensi, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari alokasi 4,1 juta hektare.

Baca Juga :
DPR hingga Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut, Soroti Potensi Denda Tambang Rp104,43 Triliun
32 Perusahaan Kena Sanksi Gegara Karhutla, 12.926 Hektare Lahan Terbakar di 7 Provinsi
Terdeteksi 799 Hotspot Karhutla, Kemenhut: Kalimantan Tengah Terbanyak dan 4 Pemadam Meninggal

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Rem Mobil Berbunyi Setelah Lewati Genangan Air? Ini 5 Penyebabnya
• 13 jam lalutvonenews.com
thumb
Tesla Cybercab Sudah Bisa Dipesan, Pembeli Wajib Bayar Rp5,4 Juta Tiap Bulan
• 8 jam lalutvonenews.com
thumb
IHSG Sesi I Ditutup Merah, Melemah 0,87% ke Level 5.297
• 10 jam lalukumparan.com
thumb
Ketua DPP soal Gibran Singgung PDIP saat Mundur: Nasi Sudah Jadi Bubur
• 7 jam lalukumparan.com
thumb
Negara ASEAN Resmi Teken Kesepakatan Ekonomi Digital
• 21 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.