Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Internasional (ICJ) akan membacakan putusan penting terkait tuduhan genosida Myanmar terhadap etnis Rohingya. Keputusan ini dinilai bersejarah karena untuk pertama kalinya ICJ berpeluang menetapkan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida.
Mantan penyelidik hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, menyebut putusan tersebut sangat penting bagi para penyintas.
"Putusan ICJ ini akan menjadi peristiwa bersejarah bagi para penyintas Rohingya dan keluarga mereka di seluruh dunia," ujarnya, seperti dikutip The Guardian, Senin (16/11/2026).
Perkara ini bermula dari gugatan Gambia yang menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida PBB 1948 melalui operasi militer terhadap Rohingya. Para hakim ICJ telah memeriksa kasus tersebut selama tujuh tahun, termasuk mendengarkan kesaksian para penyintas yang datang dari kamp pengungsian di Bangladesh.
Salah satu persoalan utama dalam persidangan adalah pembuktian adanya niat untuk memusnahkan suatu kelompok, baik seluruhnya maupun sebagian.
Antonia Mulvey, pendiri Legal Action Worldwide yang mendampingi ratusan penyintas Rohingya, menilai pola serangan militer Myanmar menunjukkan indikasi kuat adanya upaya tersebut. Ia menyebut pembakaran desa, pembunuhan warga sipil, pemisahan laki-laki dan perempuan, hingga kekerasan seksual sebagai bagian dari pola kekejaman yang terjadi.
Kekerasan seksual juga menjadi salah satu bukti penting yang disoroti pihak penggugat. Mulvey menilai tindakan pemerkosaan, mutilasi, dan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dipisahkan dari upaya menghancurkan kelompok Rohingya.
Sementara itu, Menteri Kehakiman Gambia Dawda Jallow menegaskan perkara tersebut bukan sekadar persoalan hukum internasional. "Ini menyangkut manusia nyata, kisah nyata, dan sekelompok manusia yang nyata," ujarnya.
Krisis Rohingya mencapai puncaknya pada 2017 setelah militer Myanmar melancarkan operasi pembersihan menyusul serangan kelompok militan Rohingya. Ribuan orang dilaporkan tewas dan ratusan ribu lainnya melarikan diri ke Bangladesh.
Hingga kini, lebih dari satu juta pengungsi Rohingya masih berada di Bangladesh, sementara diperkirakan kurang dari 600.000 orang bertahan di Myanmar. Pemerintah Myanmar membantah tuduhan genosida dan menyatakan operasi militer saat itu bertujuan meredam pemberontakan bersenjata.
Putusan ICJ juga berpotensi berdampak jauh melampaui Myanmar, terutama terhadap perkara genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel terkait operasi militernya di Gaza. Kedua kasus tersebut sama-sama menyoroti dugaan tindakan militer terhadap kelompok etnis tertentu. Hasil perkara Myanmar dapat menjadi rujukan penting mengenai bagaimana hakim internasional menafsirkan bukti dan unsur niat dalam kejahatan genosida.
Jika Myanmar dinyatakan bertanggung jawab, tekanan internasional terhadap pemimpinnya, Min Aung Hlaing, diperkirakan semakin besar. Ia memimpin militer saat operasi terhadap Rohingya pada 2016-2017 dan kemudian mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2021.
Seorang pengungsi Rohingya berharap putusan tersebut dapat mengakhiri diskriminasi selama puluhan tahun. "Kami tidak hanya meminta simpati. Kami menuntut keadilan, pengakuan, kesetaraan hak, dan masa depan di mana anak-anak kami dapat hidup dengan aman dan bermartabat di tanah air mereka sendiri," ujarnya.
(luc/luc)




