Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi menunjuk Bambang Wuryanto sebagai Ketua Panitia Ad Hoc untuk memproses pemilihan wakil presiden atau wapres pengganti.
Keputusan itu disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, Panitia Ad Hoc ini bertugas mempersiapkan seluruh tahapan teknis dan administratif menjelang sidang paripurna. Panitia ini beranggotakan 36 orang perwakilan dari unsur fraksi partai politik serta kelompok DPD, dan dilengkapi oleh dua orang wakil ketua.
"Rapat gabungan juga memutuskan bahwa panitia ad hoc akan diketuai oleh Bambang Wuryanto dengan diisi oleh dua wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD," kata Muzani usai rapat gabungan.
Selain membentuk Panitia Ad Hoc, rapat gabungan menyepakati susunan tim khusus yang bertugas memverifikasi dua kandidat calon wakil presiden usulan Presiden Prabowo Subianto.
MPR menunjuk Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat sebagai koordinator tim verifikasi. Posisi ketua tim verifikasi diemban oleh Habiburokhman, sedangkan jabatan sekretaris diisi oleh perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan.
"Dan tim verifikasi koordinatornya adalah Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretaris dari PDI Perjuangan," ujar Muzani.
Rapat gabungan tersebut juga menyepakati bahwa prosesi pelantikan wakil presiden terpilih nantinya akan berlandaskan pada semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Pembentukan kepanitiaan ini sekaligus menindaklanjuti keputusan MPR yang menetapkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden digelar pada Rabu, 9 Desember 2026, dengan tenggat penyerahan dua nama kandidat dari Presiden paling lambat pada 25 November 2026.




