Rapat Bareng DPR, Kabaintelkam Polri Usul Enam Hal untuk Cegah Penyalahgunaan Penyadapan

idxchannel.com
1 jam lalu
Cover Berita

Enam hal itu hal itu mengatur pembatasan sasaran, pelarangan tegas, kejelasan perintah, pencatatan yang.

Rapat Bareng DPR, Kabaintelkam Polri Usul Enam Hal untuk Cegah Penyalahgunaan Penyadapan

IDXChannel - Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Hal itu disampaikan Komjen Dedy Kusuma pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI terkait RUU Penyadapan, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Baca Juga:
Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Santoso Akan Jalani Sidang Etik Besok

"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Komjen Dedy.

Komjen Dedy merincikan, enam hal itu hal itu mengatur pembatasan sasaran, pelarangan tegas, kejelasan perintah, pencatatan yang tak boleh dihapus, hingga pengaturan sanksi bagi pelanggaran. Poin pertama, diusulkan adanya aturan sasaran yang limitatif.

Baca Juga:
Bareskrim Temukan Bukti Awal Dugaan Makar Buntut Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo

“Dalam hal ini kami tadi sudah jelaskan di depan bahwa penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan kamdagri (keamanan dalam negeri) termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi,” ujarnya.

Yang kedua, kata dia, perlu ada larangan tegas penyadapan tak boleh digunakan di luar target atau untuk kepentingan pribadi. Mekanisme penyadapan juga perlu adanya perintah tertulis dari atasan.

Baca Juga:
Kapolri Suyudi Beberkan Barang Bukti Kasus Penyadapan Ilegal Listyo Sigit, Ada Flashdisk-Log Data

“Yang ketiga, mekanisme dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan. Ada jangka waktunya, kalau di Intelkam ini jangka waktu satu bulan. Kemudian tercatat dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol,” katanya.

Baca Juga:
Kapolri Pastikan Pengusutan Kasus Penyadapan Presiden Berjalan Optimal

Dedy menyebutkan, usulan keempat perlu adanya pencatatan penggunaan seluruh sarana yang tidak boleh dihapus dengan mekanisme audit berkala. Perlu ada juga pengawasan melekat.

"Yang kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri," imbuh dia.

"Yang keenam, terkait dengan tegasnya sanksi terhadap penyalahgunaan berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH, serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003, yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
RUU Penyadapan Dibahas Komisi III DPR, Izin Pengadilan dan Batas Wewenang Dipersoalkan
• 7 jam lalucumicumi.com
thumb
Link Nonton Crash 2 Episode 1 Sub Indo, Jisung NCT Jadi Anggota Baru Tim TCI
• 12 jam lalutvonenews.com
thumb
Rumah Bersejarah Jenderal M Yusuf Disulap Jadi Museum, Simpan Kisah Keteladanan
• 5 jam lalueranasional.com
thumb
11 Emiten Siap Bagi Dividen Pekan Ini, Ada yang Sampai Rp100 per Saham
• 11 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Buya Yahya Ungkap Alasan Jangan Pernah Ungkit Kekurangan Pasangan Sampai Mati
• 14 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.