Bukan Sekadar Jabatan, DPD RI Ungkap Peran Wapres sebagai Penghubung Pusat dan Daerah

disway.id
8 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID-- Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir di publik. Di tengah menguatnya nama Sufmi Dasco Ahmad, muncul usulan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan figur Wakil Presiden dari representasi resmi daerah, yaitu DPD RI .

Pengamat Politik Arah Institute, Sunardi Panjaitan, menilai DPD RI merupakan satu-satunya lembaga negara yang secara konstitusional mewakili suara dari 38 provinsi. 

BACA JUGA:MPR Kantongi Surat dari Presiden, Soal Nama Cawapres Pengganti Gibran?

Jadi, suara daerah selama ini kerap tidak terdengar di pusat kekuasaan. Dampaknya, "banyak program pemerintah pusat yang bagus di atas kertas tetapi mandek di daerah karena ketiadaan jembatan yang kuat antara Istana dan daerah," ujar Sunardi, di Jakarta, Senin 16 Nopember 2026.

DPD RI dinilai menjadi solusi jembatan tersebut. Terdapat empat figur pimpinan DPD RI periode ini yang dinilai layak masuk bursa Wakil Presiden, Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD RI), serta Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI).

"Keempat pimpinan ini bukan figur partisan yang terikat satu partai politik, melainkan representasi daerah yang diterima semua partai, kelompok, dan provinsi," katanya.

Sedangkan Sultan B. Najamudin selaku Ketua DPD RI juga konsisten menyatakan komitmen penuh untuk mendukung dan menyukseskan pemerintahan Presiden.

BACA JUGA:Habiburokhman Minta Verifikasi Ijazah Cawapres Tak Cuma Cek Stempel

Sunardi merinci empat keuntungan strategis jika Prabowo memilih Wapres dari unsur DPD RI:

1. Tidak Ada Matahari Kembar: Terbiasa bekerja kolektif dan tidak membangun panggung politik sendiri.

2. Non-Partisan: Membawa kepentingan 38 provinsi, bukan agenda partai politik tertentu.

3. Program Sampai ke Akar Rumput: Paham anatomi daerah, masalah kemiskinan, ketimpangan, dan kebutuhan riil .

4. Stabilitas Koalisi: Diterima semua partai sehingga menjadi penyeimbang yang sehat dalam pemerintahan.

Indonesia butuh Wapres yang tidak hanya paham Jakarta, tetapi juga paham Kupang, Timika, Bengkulu, hingga Papua . 

Meski demikian, keputusan akhir figur Wakil Presiden tetap merupakan kewenangan dan hak konstitusional Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme UUD 1945 .


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Waspada Penipuan Online, Bhabinkamtibmas Polres Pelabuhan Makassar Edukasi Warga Pulau Barrang Caddi
• 44 menit laluharianfajar
thumb
Deltras FC Apresiasi Loyalitas Deltamania, Suporter Jadi Kekuatan Utama Klub
• 9 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Ucapan Menohok Roberto Mancini Usai Italia Kalak Telak dari Belgia
• 13 jam laluviva.co.id
thumb
RI, Filipina, dan Thailand Siapkan Skema Penyimpanan Cadangan Minyak Bersama
• 12 jam lalukatadata.co.id
thumb
Menjalani Hari Tua Saat Anak-anak Telah Memiliki Kehidupan Sendiri
• 23 jam lalukompas.id
Berhasil disimpan.