Liputan6.com, Jakarta - Penanganan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh pada pertengahan November 2026 membutuhkan langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain penanganan darurat, evaluasi mitigasi bencana dan percepatan pemulihan infrastruktur juga dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana berulang.
Anggota Komisi VIII DPR, Matindas J. Rumambi, mendorong pemerintah memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, terutama warga yang berada di wilayah sulit dijangkau.
Advertisement
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 November 2026, banjir tersebut berdampak terhadap 27.682 orang. Sebanyak 18.158 orang di antaranya berada di delapan kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway.
Ia menyampaikan keprihatinannya karena masyarakat kembali menghadapi bencana ketika proses penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera masih berlangsung.
“Kami menyampaikan simpati dan doa bagi seluruh warga Aceh yang terdampak. Di balik 27.682 orang terdampak ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang terganggu sekolahnya, lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus, serta warga yang kehilangan sumber penghidupan. Penanganan bencana harus cepat, tepat, dan terukur,” tutur Matindas, Senin (16/11/2026).
Ia meminta BNPB bersama pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan berjalan terkoordinasi hingga menjangkau masyarakat di lokasi yang sulit diakses.
Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, seperti makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, selimut, dan perlengkapan bayi, juga harus menjadi prioritas. Selain itu, kapasitas tempat pengungsian perlu disesuaikan dengan jumlah warga agar tersedia ruang yang layak.




