Lombok: Menjaga kelestarian satwa liar di alam bebas tidak lagi cukup hanya mengandalkan penjagaan di dalam batas wilayah satu negara. Ketika ancaman perburuan dan perdagangan ilegal semakin terorganisasi lintas benua, masa depan keanekaragaman hayati dunia bergantung pada seberapa erat negara-negara di dunia mau bergandengan tangan.
Semangat kolaborasi lintas batas inilah yang mengemuka di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), saat lebih dari 100 delegasi dan mitra konservasi dari 25 negara berkumpul dalam Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 pada 16–20 November 2026.
Dalam forum yang digelar Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama World Bank Group dan United Nations Development Programme (UNDP) ini, Indonesia menyerukan pentingnya memadukan ketegasan hukum dengan perlindungan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyoroti bahwa jaringan kejahatan satwa liar kini kerap memanfaatkan celah perbedaan aturan antarnegara dan beririsan dengan tindak pidana lain seperti pencucian uang.
“Kejahatan terhadap satwa liar tidak mengenal batas negara. Para pelaku dapat memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi untuk menjalankan jaringan perdagangan ilegal. Karena itu, tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapinya sendirian,” kata Januanto saat pembukaan konferensi, Senin, 16 November 2026.
Baca Juga :
Indonesia Jajaki Pendanaan Internasional untuk Relokasi Badak Jawa ke Alas PurwoSuasana Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 pada 16 November 2026. Dokumentasi/ istimewa.
“Kita tidak dapat melindungi satwa liar tanpa menjaga habitatnya, dan kita tidak dapat mempertahankan habitat tanpa menghentikan aktivitas ilegal yang mengancamnya,” kata Januanto.
Pandangan senada disampaikan Resident Representative UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella. Menurutnya, keberhasilan konservasi dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh harmonisasi antara pelestarian alam dan kesejahteraan warga yang hidup berdampingan dengan hutan.
“Penegakan hukum tetap sangat penting, tetapi penegakan hukum saja tidak cukup. Konservasi harus menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian, memperkuat peran perempuan, membangun kepercayaan, serta memastikan bahwa kemitraan yang dibangun menghasilkan perubahan nyata yang bertahan dalam jangka panjang,” jelas Sara. Kekayaan Hayati NTB Jadi Sorotan
Sebagai tuan rumah, Nusa Tenggara Barat turut menampilkan pesona keanekaragaman hayatinya yang menjadi aset penting konservasi dunia. Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyebutkan bahwa wilayahnya menjadi rumah bagi beragam satwa ikonik, mulai dari rusa timor, burung endemik Pulau Lombok, hingga hiu paus di kawasan Teluk Saleh.
“Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen menjadikan ekonomi hijau dan pariwisata berkualitas sebagai landasan pembangunan, sehingga alam tetap lestari, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, dan warisan ekologis ini dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang,” ungkap Indah.
Melalui pertemuan di Lombok ini, pertukaran pengetahuan dan kemitraan antarnegara diharapkan melahirkan langkah nyata di lapangan, memastikan hutan Nusantara tetap menjadi rumah yang aman bagi satwa liar sekaligus sumber penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat.




